logo

Mendag: Impor Beras Tak Pakai Uang APBN

Mendag: Impor Beras Tak Pakai Uang APBN

Mendag Enggartiasto di depan media (Sofyan/SK.id)

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan tidak ada skema dalam impor  beras khusus yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun beras khusus tersebut akan dijual di dalam negeri dengan harga setara dengan beras medium.

Enggar menyatakan, pembelian beras yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand tersebut dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Dana yang untuk impor tersebut telah disiapkan oleh PPI sebagai BUMN yang ditunjuk.

"Tidak ada dana APBN. Saya pastikan itu. PPI itu menjadi pintu sehingga kita bisa mengatur. Mereka bisa bermitra dengan pengusaha yang bergerak di komoditas beras,"ucap Menteri asal Partai Nasdem di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (12/1/2018)

Menurut Enggar, meski merupakan beras khusus, harga beras tersebut lebih murah ketimbang beras medium yang dijual di Indonesia. Oleh sebab itu, kendati dijual setara dengan medium akan tetap memberikan keuntungan.

"Di sana lebih murah. Dan kita sudah sepakati untung tidak boleh gede-gede. Dan harus dijual (dengan harga) medium. Kalau rugi dikit nanti kita kasih lagi yang lain," tegas dia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan untuk membuka keran impor beras khusus. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan beras di dalam negeri dan sebagai salah satu langkah untuk menekan harga beras di pasaran.

Enggar juga menyatakan, pihaknya akan membuka impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton. Beras tersebut rencananya akan mulai masuk pada akhir Januari 2018.

"Untuk mengisi kesenjangan ini, saya tidak mau mengambil risiko kekurangan pasokan. Saya mengimpor beras khusus. Yang diimpor 500 ribu ton, start di Januari ini," ujarnya.

Enggar tegas memastikan beras yang diimpor tersebut bukan jenis beras yang sudah mampu diproduksi di Indonesia.

"Dari berbagai negara yang ada. Dari Vietnam, Thailand, kita masukkan.‎ Beras yang tidak ditanam di dalam negeri. ‎Beras IR64 tidak kami impor, tetapi kami memasok beras impor," jelas dia.

Menurutnya, impor beras dilakukan sebagai langkah taktis dan antisipatif  guna mengisi pasokan beras di dalam negeri sambil menunggu masa panen pada Februari-Maret 2018. Dengan adanya tambahan beras impor ini diharapkan tidak ada kekhawatiran soal kelangkaan dan kenaikan harga beras.

"Kita sambil menunggu karena panen ada setiap hari, hanya jumlahnya yang berbeda. Diperkirakan Februari-Maret akhir baru ada. Dengan demikian, maka tidak ada kekhawatiran kekurangan pangan. Masalah perut, masalah pangan itu menjadi prioritas, jangan kita mengambil risiko dan ada pertentangan, petani juga konsumen. Dia juga harus memberi beras dan tidak boleh ada kekosongan pasokan," tandas dia.

Engar juga menyadari, sebagai pembantu Presiden dia berkewajiban mengawal dan memastikan kebijakannya ini dengan baik dan amanah karena komoditas beras juga menjadi alat politik yang bisa berpotensi meresahkan masyarakat dan pemerintahan.

Sebelumnya, pemerintah berencana membuka keran impor beras khusus untuk menurunkan harga beras yang tengah melambung. Namun, langkah impor ini dinilai justru akan membuat petani semakin menderita.

‎Bhima Yudhistira, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan, sejatinya gejala kenaikan harga beras sudah terasa sejak November 2017. Hanya saja sayangnya, pemerintah tidak memiliki persiapan untuk mengantisipasi hal tersebut. Pemerintah lambat merespon keadaan tersebut

"Sebenarnya gejala kenaikan harga beras sudah lama terlihat sejak bulan November, tapi persiapannya dirasakan kurang," ujarnya seperti dikutip perbincangan dengan Liputan6.com.

Ketika kebijakan Mendag atas keran impor dibuka saat ini, Bhima memproyeksikan akan berdampak pada anjloknya harga beras petani saat musim panen mendatang. Sebab, pada Februari-Maret mendatang akan ada panen raya di dalam negeri.

‎"Kalai impor beras jelas akan merugikan petani. Sekarang di beberapa daerah mulai masa tanam, tapi pasar nanti diguyur beras impor. Mana ada petani yang mau tanam padi? Harga gabah dalam tiga bulan ke depan dipastikan akan jatuh di saat petani panen,"ungkapnya.

Bhima mengungkapkan data dari Kementerian Pertanian (Kementan), dimana pada Maret 2018, produksi padi diprediksi kembali meningkat sebesar 11,9 juta ton gabah kering giling (GKG) dengan ketersediaan beras sebanyak 7,47 juta ton, sedangkan konsumsi hanya sebesar 2,5 juta ton.

Rincian dari jumlah itu terdiri dari lahan panen di Jawa Barat seluas 222.186 hektare, Jawa Tengah 335.723 hektare, Jawa Timur 237.626 hektare, dan provinsi lainnya 842.856 hektare, sehingga total luas wilayah panen mencapai 1.638.391 hektare.

“Ini berarti ada surplus 4,971 ton. Itu data Kementan semua lhp.‎ Pertanyaannya kalau surplus kenapa harus impor. Padahal bulan Maret nanti produksi beras prediksi Kementan mencapai puncaknya,"tanya dia.***

AG. Sofyan
adalah wartawan Suara Karya sejak tahun 2002 dan juga author buku biografi tokoh nasional. Email: sofyanagus30@gmail.com
Editor : Markon Piliang