logo

Kecam Keras Mendag Impor Beras 500 Ribu Ton, Politisi Golkar Curiga Ada Apa?

Kecam Keras Mendag Impor Beras 500 Ribu Ton, Politisi Golkar Curiga Ada Apa?

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo berinteraksi dengan petani di Kabupaten Blora (Sofyan/SK.id)

JAKARTA (Suara Karya): Anggota Komisi IV DPR RI yang salah satu membidangi Pertanian,  Firman Soebagyo mempertanyakan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan terkait impor beras sebanyak 500.000 ton beras yang terkesan dipaksakan. Menurut Politisi Beringin ini kebijakan pembantu presiden tersebut patut dipertanyakan.

“Ada apa dibalik impor beras 500.000 ton yang dipaksakan itu?” tanya Firman kritis. 

Firman Soebagyo juga menjelaskan bahwa logika berpikirnya bahwa Oktober adalah musim tanam dan Januari sudah panen raya yang puncaknya pada bulan Febuari.

Dan sesuai informasi yang didapat dan didukung data yang bisa dipertanggungjawabkan  bahwa surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan. Karena faktanya Januari 2018, posisi stok beras masih ada dimana-mana. Bahkan harga membaik menjelang Lebaran dan Natal maupun Tahun Baru juga dapat terkendali.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Baleg DPR ini sangat kecewa dan mengecam keras kebijakan Mendag Enggartiasto Lukita, koleganya yang sebelumnya, politisi sama-sama di Golkar kini berpindah ke Nasdem tersebut.

“Kebijakan Mendag ini akan akan semakin membuat kecewa dan menyengsarakan para petani. Kami sebagai anggota Komisi IV, selalu berkoordinasi dan memonitor baik di tingkat pasar atau konsumen maupun para petani yang sangat dirugikan,”tegas Firman sengit.

Legilastor Dapil Blora, Rembang, Pati dan Purwodadi ini juga mengingatkan bahwa 2018 adalah tahun politik.

“Kita harus selalu waspada. Kebijakan tersebut juga bisa dijadikan fundrising  untuk kepentingan tertentu. Sangat janggal karena impor beras harusnya merujuk pada UU Pangan. Bilamana produk nasional dan stok nasional tidak tercukupi  maka baru diperbolehkan impor. Itu pun harus dapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian,”jelasnya.

Kejangggalan berikutnya, lanjut dia  adalah kebijakan diambil setelah melakukan rapat dengan para pelaku dagang tengkulak.

“Padahal semua kita tahu bahwa mafia pangan selama ini  adalah mereka-mereka juga,”ungkap Sekjen Depinas Soksi ini.

Seharusnya yang benar, kata Firman, Mendag harus berkoodinasi dengan Kementerian Pertanian lebih dulu bukan dengan pelaku dagang.

“Ini sangat mencurigakan dan aneh. Ada apa?”

Atas isu penting ini, Firman berhak menggunakan hak konstitusionalnya dalam hal fungsi pengawasan selaku legislator.  Dia telah melakukan klarifikasi dan cross check kepada mitranya di Komisi IV yakni Mentan,  apakah benar akan terjadi kekurangan stok?

Dan pernyataan Mentan, kata Firman, menegaskan bahwa stok pangan nasional lebih dari cukup. Bahkan dijelaskan sang menteri bahwa pada bulan Januari dan puncaknya Februari akan terjadi panen raya di wilayah tertentu.

Oleh karena itu kebijakan impor yang dilakukan Mendag akan semakin mensengsarakan petani dan tidak sejalan dengan  Nawacita Presiden Joko Widodo.

Firman menegaskan bahwa Mendag akhir-akhir ini banyak membuat kebijakan yang aneh-aneh seperti Keputusan Mendag tentang tata niaga impor tembakau yang juga sudah dibatalkan.

“Ini memalukan, menunjukkan bahwa Mendag tidak professional dalam bekerja di Kabinet Kerja Jokowi-JK,” pungkasnya.***

AG. Sofyan
adalah wartawan Suara Karya sejak tahun 2002 dan juga author buku biografi tokoh nasional. Email: sofyanagus30@gmail.com
Editor : Dwi Putro Agus Asianto