logo

Butuh Metode Baru Putus Rantai Peredaran Narkoba Ke Sorong

Butuh Metode Baru Putus Rantai Peredaran Narkoba Ke Sorong

Ketua STAIN Sorong, Dr Hamzah Khaeriyah M.Ag (kiri) dan Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr Ali Taher, SH.M.Hum

SORONG (Suara Karya):  Untuk memutus mata rantai peredaran narkoba ke Kota Sorong butuh  metode baru. Metode tersebut antara lain dengan mengedepankan upaya pencegahan sebelum penindakan.

 Semua elemen masyarakat dilibatkan melalui pendidikan formal maupun non formal. Sedangkan power pendorongnya adalah, eksekutif, legislatif dan yudikatif.

 Ketua  STAIN Sorong,Dr Hamzah Khaeriyah M.Ag, mengatakan, Warga Kota Sorong harus dididik untuk memutus (menangkal) mata rantai peredaran narkoba sampai ke daerah ini.

“Secara nasional, berdasarkan hasil penelitian pihak perguruan tinggi tahun 2014, membuktikan bahwa terdapat 12.044 orang  atau sekitar 33 orang meninggal sia-sia setiap hari, akibat penyalahgunaan narkoba.Dan, tentu data tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia termasuk di Sorong Raya,”kata  Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN)  Sorong, Dr Hamzah Khaeriyah M.Ag,  kepada Suara Karya di Kota Sorong,melalui telpon genggamnya, Jumat  (12/1/2018).

Meski data penelitian itu berlaku secara nasional, namun dalam skop yang lebih kecil seperti di Papua Barat  ini, lanjut Hamzah, belum ada hasil penelitian yang menyebut “Kota Sorong Darurat Narkoba”.

Tapi, dalam perkembangannya memang sejumlah pengedar narkoba ditangkap karena memasukkan ganja dan jenis narkoba lainnya ke Kota Sorong. “Artinya, daerah ini meskipun jauh  dari ibukota,Jakarta, tapi  sudah banyak warga Kota Sorong mengonsumsi narkoba itu,” kata Hamzah.

Terobosan baru, harus dilakukan karena  kalau peredaraan narkoba hanya diperangi melalui penindakan, rasanya tak banyak yang  diharapkan  dari  metode itu, untuk menangkal narkoba masuk ke daerah ini. Ada tiga hal yang dapat memutus rantai peredaran narkoba ke Kota Sorong, menurut Hamzah.

Pertama, pihak DPRD Kota Sorong harus dapat  mencegah peredaran narkoba ke Kota Sorong, dengan mengondisikan bantuannya melalui penyiapan  anggaran di APBD, yang disebut dana khusus.

Anggaran khusus untuk pemberantasan narkoba, itu  melibatkan polisi guna pencegahan dan penindakan , Perguruan Tinggi untuk melakukan penelitian-penilitian tentang metode terbaik  memutus hasrat (keinginan) warga menggunakan narkoba. Juga  melibatkan berbagai elemen terdiri dari organisasi masyarakat, organisasi keagamaan,  pemuda, perempuan dan LSM yang ada.

Kedua, pihak eksekutif harus bertanggung jawab penuh untuk mencegah, memberantas serta memutus peredaran narkoba dari luar ke Kota  Sorong.

Tanggung jawab tersebut adalah dengan membuat peraturan daerah (Perda) untuk diajukan ke DPRD. Maksudnya, guna mengadakan anggaran khusus pencegahan dan penindakan narkoba di Kota Sorong, melibatkan Polisi,TNI, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama,Pers dan aktivis pendidikan.

Ketiga, pencegahan melalui pendidikan agama masing-masing.”Semua agama di Kota Sorong memiliki lembaga pendidikan dasar hingga perguruan tinggi  formal mau pun non formal, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Perempuan dan sebagainya. Melalui lembaga-lembaga tersebut, diberikan ruang untuk menangkal peredaran narkoba di Kota Sorong dan sekitarnya.

Menjawab pertanyaan Suara Karya, menururt Hamzah, tembak di tempat para pengedar narkoba di Kota Sorong, itu  tidak benar kecuali, ketika ditangkap terjadi perlawanan terhadap petugas  menggunakan senjata api mau pun senjata tajam yang  membahayakan atau mematikan.

“Pasalnya, belum diketahui apakah pelaku itu pengedar, pemakai atau produsen narkoba itu. Kan, Negara kita Negara hukum sehingga diproses lewat jalur hukum lebih baik dibanding tembak di tempat pelakunya,” ujarnya.

Jadi, penindakan penting tapi lebih dari itu, lanjutnya, pencegahan itu lebih baik karena berpotensi melemahkan bahkan dapat menghentikan keinginan masyarakat untuk mengonsumsi narkoba itu, demikian Hamzah. ***

 

Yacob Nauly
Editor : Dwi Putro Agus Asianto