logo

Bila Sebabkan Macet, Pencabutan Larangan Motor Bisa Dievaluasi

Bila Sebabkan Macet, Pencabutan Larangan Motor Bisa Dievaluasi

Kombes Pol Kingkin Winisuda (kanan). ( Ist)
12 Januari 2018 20:28 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

JAKARTA (Suara Karya): Keputusan Mahkamah Agung  (MA)  yang membatalkan  Pergub DKI Jakarta  tentang Pembatasan Sepeda Motor Melintas Di Jalan MH Thamrin- Merdeka Barat bisa dievaluasi, jika nantinya menyebabkan kemacetan

Korps Lalu Lintas Polri, memberikan waktu satu bulan kepada Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta serta Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, memonitor dan mengevaluasi perkembangan situasi lalu lintas terkait pembatalan larangan sepeda motor oleh MA.

Kasubdit Standarisasi Cegah dan Tindak Ditkamsel Korlantas Polri Komisaris Besar Polisi Kingkin Winisuda mengatakan, Korlantas memberikan asistensi kepada Dishub DKI dan Ditlantas Polda Metro Jaya terkait pembatalan pelarangan sepeda motor.

Kadishub DKI Andri Yansyah akan melakukan monitoring, evalmelak sehingga dikasih limit waktu maksimal 1 bulan apakah dampak dari putusan itu justru membawa kemacetan yang lebih parah atau sebaliknya.

"Nanti kami kasih limit waktu satu bulan untuk dievaluasi dan monitoring. Karena namanya sepeda motor produksinya tiap hari luar biasa, kemudian data pelanggaran sepeda motor mayoritas, laka lantas juga paling tinggi," ujar Kingkin, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (12/1).

Apakah tetap akan melakukan pembatasan dengan menerapkan sistem ganjil-genap di kawasan MH Thamrin, Kingkin mengungkapkan, akan menunggu monitoring dan evaluasi selama 1 bulan ke depan.

"Jadi begini kita tetap laksanakan dulu sampai kita lakukan evaluasi, monitoring, bagaimana dampak dari pembatalan pelarangan sepeda motor," katanya.

Apakah dampaknya memberikan kemacetan yang luar biasa atau sebaliknya. Intinya semua stakeholder yang tergabung dalam forum lalu lintas sama-sama ingin wujudkan masalah kemanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban, itu tujuan utamanya. Ia menegaskan, Korlantas memberi asistensi khusus terhadap masalah pembatasan sepeda motor.

"Tadi sudah dirapatkan dan ada kajian-kajian yang intinya kita sama-sama mau mewujudkan masalah keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas di Jakarta," katanya.

Menurutnya, sekitar 1.200 sepeda motor diproduksi setiap hari. Data pelanggaran lalu lintas juga didominasi pengendara sepeda motor seperti melawan arus, berhenti sembarangan, yang akhirnya berdampak pada kemacetan.

"Tentunya situasi seperti ini pemerintah dan stakeholder terkait harus bisa mengendalikan, mengatur kondisi lalu lintas di Jakarta," ucapnya.

Kemacetan, tambahnya, merupakan permasalah akut sejak dulu di Ibu Kota Jakarta. Guna mengatasinya, pemerintah sedang membangun infrastruktur transportasi jalan.

"Kita dukung kebijakan pemerintah mengalihkan masyarakat untuk menggunakan transportasi massal. Ini pelan-pelan, bertahap kita akan tindaklanjuti.

Sekali lagi kami Korlantas memberikan asistensi penuh kepada Ditlantas PMJ dan Pemprov DKI terkait masalah kemacetan khususnya di jalan protokol," katanya.

Editor : Laksito Adi Darmono