logo

RPTRA Cailandra Cipayung Diduga Bermasalah

RPTRA Cailandra Cipayung Diduga Bermasalah

Aksi Bonan di RPTRA Cailandra (ist)

JAKARTA (Suara Karya) Ruang Publik Terpadu Anak (RPTRA) Gebang Sari Cailandra  di Cipayung Jakarta Timur, diduga bermasalah. Fasilitas publik yang diresmikan 20 Oktober 2016 oleh Gubernur Basuki Tjahaya Purnama ini masih menyisakan masalah menyangkut  proses ganti rugi.  

Hal ini terungkap ketika pria bernama Bonan mendatangi kantor Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, baru-baru ini. Bonan menceritakan bahwa dia adalah salah satu ahli waris dari Puklon yang ditunjuk oleh saudara-saudaranya untuk mengurus tanah waris yang sudah berubah jadi taman itu.

“Kedatangan saya untuk  mempertanyakan mengapa tanah saya berubah jadi taman tanpa ganti rugi,” katanya di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Bonan menceritakan, awalnya terdapat akte jual beli antara Puklom bin Dirun dengan Masduki atas tanag persil No. 316. Akte jual beli dibagi dua, yakni  Akte jual beli nomor No. 2001/JB/V tahun 1979 dan AJB No. 2002/JB/V/ tertanggal 25 Mei 1979 .

“Dua akte jual beli (AJB) itu terindikasi palsu. Indikasinya, Kakek saya, Puklon meninggal pada 17 Mei 1979. Masa orang mati bisa tanda tangan akte jual beli,” kata Bonan.

Berdasar AJB itu,  pada  21 Juni 1983 diterbitkan SHM No. : 23/Bambu Apus dan SHM No.  24/Bambu Apus atas nama Puklom. SHM itu kemudian beralih kenama Masduki Kusmamidjaya berdasarkan AJB No 2001. Kemudian, beralih lagi atas nama Amir Hamzah berdasarkan AJB No. 069/B, Apus/Ps Rebo  tanggal 15 Maret 1990.

Atas perubahan itu SHM No 24 dimatikan karena telah terbit SHM baru No. 349 Bambu Apus sedangkan SHM No.23 dimatikan diganti SHM No. 350

Singkat cerita, menurut Bonan, Masduki kemudian menjual lagi tanah itu kepada Amir Hamzah  dan Esti. Selanjutnya, nama Ferrial, anggota DPRD DKI Jakarta disebut membeli dari Amir Hamzah dan menjualnya kembali kepada Dinas Pertamanan DKI Jakarta.

Tapi, kata Bonan, ketika dia dihadirkan dalam rapat di Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta membahas masalah tanah tersebut, dia karena  ada yang menerima penjualan tanah kepada Dinas Pertamanan Rp 5,5 M. “Ada yang menerima uang itu dan yang menandatanganinya tapi bukan Pak Ferrial. Siapakah orang itu hanya Pak Ferrial dan Dinas Pertamanan yang tahu,” kata  Bonan.

B Sadono Priyo
Wartawan Suara Karya sejak 1997
Editor : B Sadono Priyo