logo

KPK Didesak Minta Pertanggungjawaban Gamawan Fauzi

12 Januari 2018 14:02 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

JAKARTA (Suara Karya): Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi diminta ikut bertanggung jawab atas tindak kejahatan korupsi kasus e-KTP. Gamawan tidak boleh cuci tangan dalam kasus itu mengingat yang bersangkutan ikut menikmati uang korupsi e-KTP

Penasihat hukum terdakwa Setya Novanto, Maqdir Ismail mengemukakan hal itu di Jakarta, Jumat. Oleh sebab itu, dia meminta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidik dan  menjerat Gamawan Fauzi dalam dugaan korupsi proyek e-KTP.

Menurut Maqdir Ismail, kliennya yang mantan Ketua Fraksi Golkar itu tidak tahu ihwal pembahasan anggaran proyek e-KTP. Gamawan Fauzi selaku Mendagri justru yang bertanggungjawab selaku kuasa pengguna anggaran (KPA). "Bukan Ketua Fraksi Partai Golkar yang ingin proyek tersebut. Ini proyek pemerintah," tegas Maqdir.

Keterlibatan Gamawan, papar Maqdir, sudah jelas terungkap dalam dakwaan Irman dan Sugiharto serta dalam fakta-fakta persidangan sebelumnya. Karena itu, sudah tak alasan lagi bagi KPK untuk tidak menjerat Gamawan dalam kasus e-KTP. "Dalam surat dakwaan Andi  dan Novanto disebutkan Gamawan terima uang dan tanah berikut ruko," kata Maqdir.

Dalam surat dakwaan jaksa KPK  terhadap Irman dan Sugiharto, Gamawan disebut menerima uang dari proyek e-KTP sebesar 4,5 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu diperkuat lagi oleh saksi dalam persidangan Andi Narogong.

Maqdir Ismail juga berharap kliennya dijadikan  justice collaborator (JC) sesuai permohonan yang diajukan Setya Novanto  kepada KPK pada Rabu lalu. "Kami tak mau orang diojok-ojokin untuk jadi JC, tapi kemudian ditolak," kata Maqdir.

Setya Novanto merupakan terdakwa korupsi e-KTP keempat yang mengajukan permohonan JC. Dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto serta Andi Agustinus alias Andi Narogong telah lebih dulu mengajukan JC, dan diterima KPK. "JC itu kan bicara tentang hak, bukan kewajiban," kata Maqdir.

Maqdir menilai, status JC akan membantu Novanto dalam proses hukum e-KTP. Jika permohonan JC  dikabulkan, mantan Ketua Umum Golkar tersebut akan mendapat keringanan hukuman, dan bisa memenuhi syarat mendapatkan remisi serta akan membuka apa adanya kasus yang tengah dihadapi.

"Bukan saja keringanan dari tuntutan atau hukuman mati, tetapi juga dapat keadilan karena masih ada PP 99 Tahun 2012 yang menyatakan orang hanya bisa mendapatkan remisi atau asimilasi kalau menjadi JC," kata Maqdir.

Namun pengajuan JC ini bukan berarti Novanto mengaku bersalah dalam kasus ini, tapi ini diajukan untuk membongkar skandal korupsi e-KTP yang telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun  tersebut. ***