logo

Nyali KPK Diuji Ungkap Kasus Gratifikasi di Kabupaten Bekasi

Nyali KPK Diuji Ungkap Kasus Gratifikasi di Kabupaten Bekasi

Ilustrasi

KABUPATEN BEKASI (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) didesak segera mengusut adanya dugaan gratifikasi dalam proses mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintahan  Derah (Pemda) Kabupaten Bekasi yang diduga mengalir ke Bupati Neneng Hasanah Yasin.

Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW), Syaiful Nazar mengatakan, dugaan adanya proses jual beli jabatan yang terjadi di Kabupaten Bekasi memang sudah santer sejak Bupati Neneng menjabat. Dia pun menduga modus yang dilakukan oleh pejabat di Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan posisi yang strategis di SKPD, dilakukan dengn rapih.  Sehingga sulit tercium oleh lembaga anti rasuah.

“Bahkan menurut informasi yang kami dapat, calon pejabat yang hendak dipromosikan, dia (calon pejabat yang mendapatkan promosi-red) menggandeng sejumlah kontraktor untuk mendanai proses mutasi tersebut dengan kompensasinya proyek. Proses tersebut sudah menjadi rahasia umum di Kabupaten Bekasi, dengan istilah  ‘ijon’. Dan ini kami nilai sangat membahayakan sekali dalam proses pemerintahan,” ungkap Syaiful, kepada Suara Karya, Jumat, (12/1/2018).

Syaiful juga menyayangkan kinerja KPK yang saat ini hanya berkutat pada kasus-kasus korupsi yang menyangkut kepentingan politik. Sementara kasus yang diadukan oleh masyarakat dan dinilai sudah memiliki alat bukti kuat, jarang mendapat direspon KPK.

“Entah apa yang terjadi di KPK saat ini. Kalau targetnya hanya OTT,  lantas bagaimana peran dari lembaga pencegahan yang ada di KPK. Seperti, terkait dengan kasus korupsi di Kabupaten Bekasi yang telah dilaporkan oleh sejumlah LSM anti korupsi,  akan tetapi sampai dengan hari ini belum ada tindak lanjutnya,”  ujar Syaiful.

Bahkan, kata Syaiful, sejumlah pejabat yang pernah dilaporkan oleh LSM terkait dengan dugaan korupsi pun belum ada tindak lanjut. Ditambah lagi dengan adanya dugaan gratifikasi jual beli jabatan yang dilakukan oleh Bupati Neneng.

“Jadi kami melihat kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Bekasi ini, dilakukan dengan berjamaah. Celakanya, proyek-proyek yang ada di Kabupaten Bekasi, konon juga dikuasai keluarga Bupati dan kroni-kroninya,” tandas Syaiful.

Untuk  itu, NCW mendesak agar KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus yang ada. Dia pun meminta KPK menunjukan uji nyalinya untuk mengungkap kasus di Kabupaten Bekasi.

Selain itu, kata Syaiful, terjadinya adanya dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Bekasi karena peran dari inspktorat yang ada saat ini tidak maksimal. Bahkan jabatan inspektorat di daerah yang sering  disebut seperti "Macan ompong". Karena, inspektorat di daerah yang mengangkat dan memberhentikan, adalah kepala daeerah itu sendiri. Jadi, lanjut dia, kalau kasus korupasi yang menyangkut pejabat esselon II inspektorat tidak memiliki nyali untuk mengungkapnya. Jalan satu-satunya mungkin hanya di KPK.  

“Masyarakat hari ini sangat berharap kepada KPK agar penuntasan kasus korupsi di sejumlah daerah, diantaranya di Kabupaten Bekasi,  dapat berjalan denagn baik tanpa tebang pilih,” pungksnya.  

Sebelumnya, sempat berhembus kabar bahwa kebijakan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, disebut ‘beraroma’ gratifikasi yang diduga mengalir ke Bupati Neneng Hasanah Yasin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta untuk mengusut dan melakukan penyidikan adanya dugaan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KPK) tersebut.

Salah seorang pejabat di Pemkab Bekasi yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, nama pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berinisial P dan D, selama ini berperan sebagai ‘pengepul’ (mengumpulkan) dana dari pejabat yang akan dmutasi.

“Iya, mereka yang ambilin uang dari pejabat (yang akan dimutasi). Nilainya mencapai puluhan miliar. Mahar untuk setiap pejabat yang akan dimutasi bervariasi. Tergantung jadi Kepala SKPD apa,” ungkapnya kepada wartawan.

Ia membeberkan, gratifikasi dalam mutasi rotasi pejabat di Pemkab Bekasi seperti sudah jadi hal yang biasa. Bagi pejabat yang ingin duduk diposisi tertentu harus menyerahkan sejumlah uang.

“Memang Bupati enggak ambil langsung, tapi lewat orang-orang dekatnya. Jadi terkesan lebih bersih. Open bidding (lelang jabatan) untuk mengisi dua posisi Kepala SKPD yang lowong juga gak jauh dari gratifikasi,” paparnya.

Menurut dia, penyidik KPK harus turun ke Kabupaten Bekasi, dan melakukan penyidikan adanya dugaan gratifikasi dalam proses mutasi rotasi tersebut.

“KPK sekarang kan lagi kenceng-kencengnya melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan), kenapa hal itu tidak dilakukan di Kabupaten Bekasi. Kalau begitu kami pertanyakan kinerja KPK karena tebang pilih,” jelasnya.

Ia pun mempertanyakan mengapa Lembaga Anti Rasuah tersebut, tidak menangkap OTT Bupati Bekasi, sementara kepala daerah lain sudah kena tangkap KPK.

“Selama ini ada apa?, ada kesan Bupati Bekasi tidak tersentuh oleh hukum,” paparnya.

Seperti diketahui, sejak resmi dilantik jadi Bupati Bekasi untuk periode yang kedua, Neneng Hasanah Yasin tercatat sudah dua kali melakukan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi.

Pertama, Bupati Neneng melakukan mutasi 21 pejabat eselon III pada hari Kamis 30 November 2017.

Sementara yang kedua, Bupati mutasi 21 pejabat eselon II pada hari Jumat 29 Desember 2017.

 

Muhajir Aji
Wartawan Suara Karya
Editor : Silli Melanovi