logo

Prospek Pariwisata Di Tahun Politik

Prospek Pariwisata Di Tahun Politik

11 Januari 2018 16:01 WIB

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi
 
Prospek pariwisata di tahun 2018 menarik dicermati karena adanya berbagai bencana di tahun 2017 yang butuh pemulihan dan juga ancaman tahun politik. Oleh karena itu, prospek wisata juga terdampak, baik langsung atau tidak langsung. Terkait ini, dampak erupsi Gunung Agung ternyata sangat kompleks terutama di sektor ekonomi - bisnis dan pariwisata di Bali terdampak secara sistemik. Oleh karena itu, penurunan status awas ternyata tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap daya tarik kunjungan ulang ke Bali. Padahal, pariwisata menjadi nadi dari geliat ekonomi bisnis di Bali dan karenanya beralasan jika Presiden Jokowi harus terlibat secara aktif dengan membuat vlog dan juga menggelar sidang kabinet terbatas di Bali yang intinya menyampaikan kepada dunia  bahwa Bali aman dikunjungi pasca erupsi Gunung Agung. Hal ini menegaskan bahwa semua upaya harus dilakukan untuk mengembalikan citra wisata Bali pasca erupsi.
 
Apa yang bisa dipetik dari prospek wisata 2018 tidak lepas dari persepsian “Sustainable tourism: A tool for development” yang menjadi tema peringatan Hari Pariwisata Dunia - World Tourism Day 2017. Argumen dari tema ini mengacu pemahaman aspek penting kepariwisataan yang harus dibangun secara berkelanjutan, termasuk implikasi terhadap mata rantai dari sektor wisata dan tentu hal ini selaras dengan era otda yang memberikan keleluasaan bagi daerah memacu potensi ekonominya. Meskipun demikian harus diakui bahwa membangun daya tarik wisata bukanlah persoalan mudah karena terkait banyak aspek, bukan sekedar fasilitas sarana - prasarana. Komitmen membangun kepariwisataan harus dilakukan secara berkelanjutan dan prospek wisata 2018 menjadi tantangan. Hal ini harus juga dicermati terkait adanya tahun politik dalam pilkada serentak dan pilpres.
 
Kepentingan
 
Secara umum ada 2 hal yang mendasari keamanan daya tarik wisata yaitu iklim sospol dan bencana. Oleh karena itu, bencana menjadi kendala bagi sektor pariwisata dan tentu ini menjadi tantangan memulihkan daya tarik dengan mengemas informasi dan menebar good news. Kampanye Bali aman adalah  dalam rangka ini. Wisata pasca bencana kini kian menarik dipacu di sejumlah negara. Selain bencana, problem serius kepariwisataan adalah iklim sospol karena iklim sospol berlanjut ke travel warning. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi jamak terjadi di semua negara. Oleh karena itu, iklim sospol di tahun politik yaitu pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019 memicu sentimen negatif daya tarik wisata dan karenanya beralasan jika situasi ini memicu perilaku wait and see. Bahkan, ketika situasinya tidak kondusif bisa berubah menjadi wait and worry dan jika kian runyam berdampak serius terhadap travel warning. Artinya, meredam gejolak yang ada di tahun politik menjadi penting terutama bagi kepariwisataan nasional.

Begitu pentingnya menangkal badnews terkait kepariwisataan maka semua upaya terus dilakukan. Bahkan, situasi akan semakin runyam ketika pariwisata terbentur persoalan terorisme. Paling tidak, hal ini terlihat dari upaya sejumlah negara mengembalikan citra kepariwisataannya dari ancaman bad news terorisme yang berdampak serius kepada iklim sospol. Terkait ini, Pratt (2003) pada artikelnya berjudul: “Terrorism and tourism: Bahamas and Jamaica fight back” dimuat jurnal International Journal of Contemporary Hospitality Management. 15 (3): 192-194 menegaskan persoalan terorisme tidak hanya memicu dampak sosial politik yang semakin runyam tapi juga ancaman riil daya tarik pariwisata. Tahun politik secara tidak langsung memicu sentimen di sektor pariwisata, meski di sisi lain juga berimbas terhadap iklim investasi dan sosial – ekonomi – bisnis.

Mengacu beberapa faktor terkait kepariwisataan maka pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten dengan sektor ini diharapkan dapat menggunakan berbagai alternatif untuk meningkatkan citra kepariwisataan. Tidak bisa disangkal tahun politik menjadi preseden bagi kepariwisataan maka agenda yang harus dilakukan yaitu pertama: memanfaatkan semua event kepariwisataan untuk mempromosikan dan juga menjual paket wisata dan di sisi lain harus ada upaya melakukan publikasi positif terkait iklim sospol.

Kedua: komitmen pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean harus dimanfaatkan, tidak hanya ekonomi bisnis tapi juga kepariwisataan. Meski jumlah kunjungan wisatawan dari Asean tidak menggembirakan tetapi trend daya tarik wisata di kawasan Asia cenderung meningkat. Hal ini harus bisa dimanfaatkan sehingga kepariwisataan nasional mendapat imbas dari aspek kepariwisataan regional dalam lingkup Asean khususnya dan juga Asia pada umumnya. Artinya, pemberlakuan MEA tidak hanya berorientasi meningkatkan daya saing produk tapi juga memacu daya tarik wisata.

Ketiga: memanfaatkan berbagai forum pertemuan ekonomi dunia dan juga perundingan bilateral – multilateral untuk menjual citra dan daya tarik wisata nasional. Pertemuan di forum Asean, G-20 atau World Economic Forum seharusnya bisa memberikan manfaat kerjasama ekonomi bisnis - kepariwisataan. Bahkan, agenda pertemuan tahunan di level tingkat menteri Asean atau pertemuan Asean Tourism Forum harus juga dimanfaatkan secara maksimal untuk menjual kepariwisataan nasional atau setidaknya mereduksi bad news tentang ancaman tahun politik 2018 dan 2019.

Keempat: mereduksi konflik bilateral dan membangun hubungan diplomatik yang lebih baik karena hal ini jelas berpengaruh terhadap niat kunjungan dari wisman. Tidak bisa disangkal bahwa jalinan bilateral dan multilateral merupakan salah satu cara untuk bisa mendulang devisa dari kepariwisataan. Oleh karena itu konflik semenanjung Korea jelas berdampak negatif terhadap niat kunjungan wisatawan dari kedua Korea. Bahkan, kasus pengakuan AS terhadap Yerusalem juga berimbas ke wisatawan dari AS, apalagi ada ancaman boikot. Pemerintah harus memanfaatkan semua agenda untuk memacu daya tarik kepariwisataan yang sekaligus mendulang devisa dari sektor pariwisata. Kampanye daya tarik wisata harus dilakukan secara berkelanjutan dan daerah juga berkepentingan dengan agenda ini karena pariwisata menjadi penggerak roda ekonomi di daerah. ***

* Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Editor : Gungde Ariwangsa SH