logo

Giliran Susi Pudjiastuti Yang

Giliran Susi Pudjiastuti Yang "Ditenggelamkan"

10 Januari 2018 02:05 WIB

Oleh: Gungde Ariwangsa SH

Begitu mendapat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti langsung membuat gebrakan. Dengan tegas dan bahkan garang, menteri asal Pangandaran, Jawa Barat ini, membuat keputusan menenggelamkan kapal yang bermasalah dan melanggar aturan seperti melakukan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) alias mencuri.

Kapal tersebut dibakar di tengah laut kemudian ditenggelamkan. Susi  menyatakan kebijakannya menenggelamkan kapal pencuri ikan dilaksanakan atas perintah undang undang (UU), bukan atas keinginan pribadi. Penenggelaman kapal pencuri dan pelarangan ABK asing itu ada diatur dalam UU Perikanan NKRI (UU No 45/2009).

Susi menyadari, kebijakan yang dilakukannya sejak tahun 2015 silam ini menuai pro dan kontra. Namun itu ditempuhnya untuk memperkuat visi dan misi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menjadikan laut sebagai bagian dari masa depan generasi bangsa.

Dia prihatin melhat kondisi  laut tak lagi mendapat perhatian. Indonesia seakan meninggalkan kodratnya sebagai negara maritim. Berdasarkan sensus sejak 2003 hingga 2013, Susi mengatakan jumlah nelayan menurun 50 persen, stok ikan semakin menipis, angka pencurian ikan di wilayah perbatasan juga sangat tinggi.

Kondisi itu ingin diubah Susi dengan kebijakan tegas terhadap kapal illegal dan pencuri ikan. Kebijakan penenggelaman kapal disepakati dan dilakukan sesuai prosedur, yaitu setelah ada putusan hukum dari pengadilan negeri.

Gebrakan Susi mampu membuat ngeri kapal pencuri ikan. Berdasarkan data Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115), jumlah kapal perikanan ilegal yang ditenggelamkan selama Oktober 2014 hingga April 2017 mencapai 317 unit.

Melihat kenyataan itu Presiden Joko Widodo memuji  Susi. Pujian itu disampaikan Jokowi  di hadapan para relawan Bara JP, di Auditorium Tiilanga, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018).

Menurut Presiden Jokowi, melalui kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan, Susi telah mewujudkan kedaulatan di Indonesia. Dikatakan, sudah tiga tahun ini, ribuan kapal asing pencuri ikan semuanya sudah tidak berani mendekat. Semuanya ditenggelamkan oleh Susi.

"Sudah 317 kapal yang ditenggelamkan Bu Susi. Bu Susi itu perempuan, tapi serem. Takut semuanya kepada Bu Susi," kata Presiden.

Ditenggelamkan

Namun langkah Susi yang mendapat perlindungan UU dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum serta mendapat pujian itu harus berakhir sebelum berakhirnya masa bakti Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi. Tidak sampai sehari setelah Jokowi melontarkan pujian kepada Susi justru kondisi berbalik hampir 360 derajat. Giliran Susi yang "dibombardir" dan "ditenggelamkan".

Bak tembakan di tengah laut yang menghantam kapal-kapal illegal dan pencuri ikan, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Panjaitan, memerintahkan aksi penenggelaman kapal asing harus dihentikan tahun ini. Hal itu diutarakan Luhut Senin (8/1/2018) malam setelah rapat koordinasi bersama menteri-menteri di bawah koordinasinya, termasuk  Susi.

"Perikanan (Kementerian Kelautan Perikanan), sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Iya (tahun ini). Cukup lah itu (penenggelaman), sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat," kata Luhut.
 
Selain meminta produksi ekspor ikan ditingkatkan, Luhut menyatakan kapal-kapal yang ketahuan mencuri ikan di perairan Indonesia akan tetap dihukum. Hukuman yang pantas, kata Luhut, yakni penyitaan kapal untuk dijadikan aset negara.

Setelah "ditembak" Luhut, tembakan lebih besar lagi datang sehingga makin "menenggelamkan" Susi. Kali ini perintah penghentian penembakan dan penenggalam kapal pencuri ikan di perairan Indonesia datang dari Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla.

Wapres meminta kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing atau pencurian ikan di perairan Indonesia dihentikan. “Pandangan pemerintah, cukuplah. Ini juga menyangkut hubungan kita dengan negara lain,” ujar Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Gara-gara kebijakan penenggelaman kapal yang sudah dilakukan tiga tahun terakhir itu, kata Kalla, tak sedikit negara yang protes ke Indonesia. “Ada, enggak usah saya sebut namanya. Ada protes-protes, pendekatan, diplomatik, dan macam-macam,” ungkap dia.

Menurut Kalla, kapal-kapal asing yang ditangkap itu cukup ditahan, kemudian nantinya bisa dilelang, sehingga uangnya masuk ke kas negara. “Tetapi, tetap ada hukumnya, yakni tetap ditahan, tapi bisa saja dilelang,” kata Kalla.

Kalla mengungkapkan, selain dilelang, kapal-kapal tersebut juga bisa dimanfaatkan Indonesia. Sebab, Indonesia masih kekurangan banyak kapal untuk menangkap ikan. “Kita butuh kapal juga, jangan membeli kapal, tapi di lain pihak banyak kapal yang nongkrong. Policy-nya itu yang diberikan ke Menteri KKP,” ujar Kalla.

Setelah hampir tiga tahun Susi menerapkan aturan penenggelaman kapal-kapal yang bermasalah dan melanggar aturan seperti melakukan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) alias mencuri ikan di lautan Nusantara seperti menjadi bumerang bagi Susi. Awalnya dia dipuji. Kini "tembakan" bertubi-tubi mengarah kepadanya. Akan "terbakar" dan "tenggelamkah" Susi?

Haruskah orang-orang yang ingin dan berjuang menegakkan kedaulatan negeri ini kalah dan tenggelam? Haruskah bangsa yang sudah pernah berabad-abad dijajah kembali harus dikuasai asing? Dalamnya laut bisa diduga namun hati orang siapa tahu. ***

* Gungde Ariwangsa, wartawan suarakarya.id dan Ketua Harian SIWO PWI Pusat.

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH