logo

Pemerintah Tingkatkan Layanan Rehabilitasi Korban Kekerasan dan TPPO

Pemerintah Tingkatkan Layanan Rehabilitasi Korban Kekerasan dan TPPO

Wikipedia.
Melalui langkah koordinasi, upaya promotif dan preventif akan terus dilakukan agar bisa membantu mengurangi tindak kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

 

JAKARTA (Suara Karya): Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sujatmiko mengatakan layanan rehabilitasi kesehatan bagi korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akan terus ditingkatkan. 

"Rehabilitasi bagi korban kekerasan dan TPPO akan terus dilakukan agar para korban benar-benar bisa pulih kembali," ucap Sujatmiko di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

Menurut Sujatmiko, para korban kekerasan perlu diberikan perlindungan khusus antara lain melalui pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, sosial serta pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.

"Kita tahu dampak yang terjadi jika korban tidak ditangani secara serius. Ini mengakibatkan trauma yang membuat mereka sulit kembali hidup normal," tuturnya.

Sujatmiko menjelaskan, memfasilitasi kebutuhan korban kekerasan seksual dari sisi rehabilitasi telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Karena itu dalam pelaksanaannya, negara telah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 33 provinsi dan 273 kabupaten/kota.

“Pusat pelayanan tersebut menerima pelaporan serta memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual,” katanya.

Kemenko PMK dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, khususnya dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), Kementerian Kesehatan, Kemenkumham, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Melalui langkah koordinasi ini, upaya promotif dan preventif akan terus dilakukan agar bisa membantu mengurangi tindak kekerasan dan TPPO.

Sedangkan untuk pencegahan, Kemenkes telah menyiapkan buku pedoman Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) bagi ibu hamil sampai anak usia 7 tahun, Buku Rapor Kesehatanku untuk remaja, Edukasi tentang Reproduksi, serta Edukasi Pemeriksaan Kesehatan TKI.

Sujatmiko berharap Sub Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) juga ikut terlibat untuk melakukan peningkatan koordinasi dan sinergi agar bisa saling bertukar informasi mengenai daerah-daerah yang belum ditangani.

“Penanganan permasalahan ini perlu keterlibatan semua pihak baik dari pemerintahan maupun non-pemerintah. Kita harus niati spirit ini sebagai langkah untuk membantu orang,” ujar Sujatmiko. ***

Laksito Adi Darmono
Wartawan Suara Karya. Email: dlaksitoadi@yahoo.com.
Editor :