logo

Kemenko PMK: Lokus Desa Padat Karya Selesai Ditetapkan, Program Siap Dilaksanakan

Kemenko PMK: Lokus Desa Padat Karya Selesai Ditetapkan, Program Siap Dilaksanakan

Nyoman Shuida (tengah).
Pemerintah telah selesai menetapkan lokasi 1.000 desa calon penerima dana desa padat karya cash. Dengan begitu, awal tahun 2018 bisa dilaksanakan sesuai rencana.

JAKARTA (Suara Karya): Setelah melakukan rakor secara maraton, Pemerintah akhirnya bisa menetapkan 1.000 desa di 100 kabuparen/kota prioritas penerima dana untuk program padat karya tunai (cash).

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, I Nyoman Shuida, mengaku dengan penetapan itu, dirinya optimis program padat karya tunai bisa dijalankan tepat rencana yakni awal tahun 2018.

Nyoman menuturkan, panjangnya pembahasan penetapan lokus desa penerima program padat karya tunai, sebagai akibat alotnya menetapkan kriteria desa calon penerima program. Di antaranya berdasarkan desa dengan tingkat stunting tinggi, desa dengan angka kemiskinan tinggi atau desa yang mebjadi kantong TKI.

"Sebenarnya penetapan lokasi padat karya tidak sulit. Hanya penentuan kriterianya yang memerlukan persetujuan kementerian lain. Contoh lokasi padat karya diarahkan pada desa dengan kasus stunting yang tinggi, desa dengan tingkat kemiskinan tinggi, angka pengangguran tinggi atau kantong-kantong pengirim TKI dan sebagainya. Ini yang memerlukan waktu pembahasannya," tutur Nyoman, Kamis (7/12), di Jakarta.

Nyoman mengungkapkan penetapan
lokasi padat karya sudah selesai yakni di 100 kabupaten dan 1.000 desa yang telah disusun bersama oleh Bappenas, TNP2K dan Kemenko PMK.

Ke-100 kabupaten/kota prioritas itu twrsebar di seluruh Tanah Air. Di Jawa-Bali ada 39 kabupaten/kota prioritas, Sumatra 17 kabupaten/kota, Kalimantan 5 kabupaten, Sulawesi 9 kabupaten/kota, Maluku-Papua 11 kabupaten/kota, dan Nusa Tenggara 39 kabupaten/kota prioritas.

Sebelumnya, Nyoman minta penyampaian data program, kegiatan dan anggaran K/L di 100 kabupaten/kota atau 1000 desa percontohan padat karya tunai sudah di perbaharui tanggal 6 Desember 2017, dan launching dijadwalkan pada tanggal 12 Desember 2017.

Dia berharap dalam minggu ini Kementerian maupun Lembaga dapat menyampaikan data serta informasi kegiatan yang beririsan dengan lokasi 100 Kab/Kota atau 1000 desa maupun kegiatan diluar 100 kab/Kota atau 1000 Desa juga dapat segera disampaikan. Harapannya, agar program padat karya ini bisa diwujudkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan program ini dapat berjalan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku.

Seperti diberitakan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo memastikan dana desa 2018 meningkat dua kali lipat dari Rp 60 triliun menjadi Rp 120 triliun. "Desa akan turut mendapatkan tambahan dana dengan catatan program prioritas kementerian dilaksanakan," kata Eko.

Adapun empat program itu antara lain penerapan Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), pembangunan embung, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pembangunan sarana olahraga desa.

"Keempat program prioritas itu telah dirancang untuk membantu pertumbuhan perekonomian di perdesaan. Insyaallah dalam waktu yang tak sampai 2 tahun sudah tidak ada lagi desa tertinggal," ujar Eko.  ***

Laksito Adi Darmono
Wartawan Suara Karya. Email: dlaksitoadi@yahoo.com.
Editor :