logo

Kemenko PMK: Jangan Diselewengkan, Dana Desa Berikan Imbas Positif

Kemenko PMK: Jangan Diselewengkan, Dana Desa Berikan Imbas Positif

Nyoman Shuida (tengah).
Korupsi bisa terjadi lantaran adanya kebutuhan dan kesempatan. Karena itu, pemerintah bisa mengurangi kesempatan untuk korupsi dengan membentuk satgas di setiap daerah penerima dana desa.

JAKARTA (Suara Karya): Makin maraknya isu dana desa yang selewengkan oleh oknum tidak bertanggung jawab harus segera ditertiban. Demikian dikatakan oleh Deputi bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Nyoman Shuida dalam menyikapi dana desa yang dikhawatirkan gagal karena marajnya temuan kasus korupsi.

“Selama tiga tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan dana desa sekitar Rp 127 triliun. Sedangkan untuk tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun. Kita berharap pemanfaatannya bisa benar-benar maksimal,” ucap Nyoman, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Rabu (6/12).

Berdasarkan data yang diambil dari Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2016-Agustus 2017 ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa yang rata-rata dilakukan oleh oknum kepala desa. Karena itu keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam hal penggunaan dana desa.

Disisi lain, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo menjabarkan betapa besar imbas positif dari dana desa bagi perekonomian di desa jika bisa dimanfaatkan dengan baik. Namun, karena korupsi, dana desa yang ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan bisa terkendala.

Menurut Eko, korupsi bisa terjadi lantaran adanya kebutuhan dan kesempatan. Karena itu, pemerintah bisa mengurangi kesempatan untuk korupsi dengan membentuk satgas di setiap daerah penerima dana desa.

"Kebutuhan tidak bisa kita hindari, yang bisa kita lakukan bagaimana mengurangi kesempatan. Karena itu kita kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan hingga KPK sangat dibutuhkan," imbuhnya.

Kemenko PMK dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, khususnya Dengan KemenPDTT, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

Nyoman yang kapasitasnya sebagai pengawal dana desa di Kemenko PMK mengatakan, untuk mencegah penyelewengan dana desa, nilai-nilai integritas, kerja keras dan gotong royong yang masuk dalam program Gerakan Nasional Revolusi Mental harus benar-benar diterapkan dalam setiap lini kehidupan masyarat.

“Nilai-nilai revolusi mental sudah kita masukkan di dalam pelatihan-pelatihan kurikulum para pendamping desa. Saya harap bisa memberi sentuhan kepada pemerintah desa untuk lebih sadar diri,” katanya berharap. ***

Laksito Adi Darmono
Wartawan Suara Karya. Email: dlaksitoadi@yahoo.com.
Editor :