logo

Restitusi Korban TPPO, Butuh Sosialisasi Lebih Masif

Restitusi Korban TPPO, Butuh Sosialisasi Lebih Masif

Dok. Kemenko PMK.
Pemahaman aparat penegak hukum terutama dalam proses pengadilan TPPO masih beragam. Untuk itu diperlukan sosialisasi secara masif.

JAKARTA (Suara Karya): Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko mengatakan mekanisme penetapan restitusi (ganti rugi) untuk korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih butuh pemahaman komprehensif antara penegak hukum.

"Saat ini, pemahaman aparat penegak hukum terutama dalam proses pengadilan masih berbeda-beda. Untuk itu kita akan mendorong sosialisasi secara masif," ucap Sujatmiko di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Rabu (6/12).

Menurut Sujatmiko, kurangnya pemahaman terkait restitusi ini dikarenakan kurangnya sosialisasi, yang mengakibatkan banyak masyarakat belum tahu terkait hal tersebut. Belum juga karena produk regulasi yang belum sinkron yang menjadikan korban TPPO tidak paham atas hak mereka dan kemana harus mengurusnya.

"Memang karena ketidaktahuan korban akan haknya untuk mendapatkan restitusi, juga mengakibatkan mereka enggan melapor," kata Sujatmiko.

Restitusi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Pasal 1 angka 13 adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

"Restitusi dalam hal ini lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah mengganti semua kerugian yang diderita oleh korban," tegas Sujatmiko.

Kemenko PMK dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah Koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, khususnya dengan Kemenlu, Kemenkumham, Kemenaker, BNP2TKI, Mahkamah Agung, dan Polri.

Sujatmiko menjelaskan bahwa restitusi ini mempunyai tujuan agar mampu meringankan penderitaan korban; sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan; sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana; mempermudah proses peradilan; dan dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam. ***

Laksito Adi Darmono
Wartawan Suara Karya. Email: dlaksitoadi@yahoo.com.
Editor :