logo

KemenPUPR Luncurkan Skema Pembiayaan Perumahan BP2BT

KemenPUPR Luncurkan Skema Pembiayaan  Perumahan BP2BT

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) meluncurkan program pembiayaan perumahan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan meluncurkan skema baru pembiayaan perumahan,  Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Skema baru ini diluncurkan karena hunian sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan hak setiap warga negara. "UUD 1945 Pasal 28 huruf H mengamanatkan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan layak. Dalam UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tercantum bahwa, rumah selain merupakan bangunan tempat tinggal juga berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga sebagai lingkup terkecil kehidupan berbangsa dan bernegara,"kata 
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, di Jakarta, Rabu (6/12).

Menurut Lana, hal ini menunjukan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat merupakan tanggung jawab  bersama, baik Pemerintah, pemerintah daerah, pengembang, maupun masyarakat.

Dikatakannya, pihaknya telah berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan skema-skema bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR, seperti Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) yang penyalurannya melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).  Selain KPR FLPP juga terdapat KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan uang Muka (SBUM).

Dijelaskannya, BP2BT diberikan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang punya tabungan untuk memenuhi sebagian uang muka atau sebagian dana untuk pembangunan rumah. 
Pengembangan Skema BP2BT ini, katanya, dilakukan melalui Program NAHP (National Affordable Housing Program – Program Perumahan Terjangkau) Bank Dunia. "BP2BT adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada MBR yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana,"ujarnya.

Pelaksanaan porgram BP2BT diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor  857/KPT/M/2017 tentang Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak dan Sarusun atau Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana BP2BT dan Indeks dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

Terkait dengan masalah perumahan dan permukiman, disadari bahwa masalah tersebut diperlukan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, industri perumahan, industri pembiayaan perumahan, akademisi, pemerhati perumahan  dan mayarakat harus terjalin dengan baik dalam suatu sistem yang berkelanjutan. Untuk itu, jelasnya, juga diluncurkan Peta Jalan atau Roadmap Sistem Pembiayaan Perumahan, sehingga penanganan pemenuhan rumah bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dapat terarah dan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Roadmap Sistem Pembiayaan Perumahan Indonesia (SPPI) 2018-2025 sebagai penjabaran dari sasaran pembangunan perumahan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menjawab berbagai tantangan baik eksisiting maupun kedepan, yaitu terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat didukung dengan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh. Buku Roadmap Sistem Pembiayaan Perumahan Indonesia (SPPI) ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak yang terkait dalam pasar pembiayaan primer maupun pasar pembiayaan sekunder.

"Satu hal yang tidak kalah penting adalah pemahaman yang sama terkait dengan istilah istilah dalam sistem pembiayaan perumahan. Untuk memberikan penjelasan dan penerangan mengenai istilah- istilah yang terkait dengan sistem pembiayaan, juga telah disusun Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan yang perlu disebarluaskan, sehingga terdapat pemahaman yang sama dan menjadi rujukan apabila ditemukan permasalahan terkait sistem pembiayaan perumahan," katanya. ***

Silli Melanovi
Editor : Laksito Adi Darmono