logo

Politisi PKS Diadili Terkait Suap di Kementerian PUPR

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakwaan.

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyeret satu persatu pelaku tindak pidana korupsi terkait proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Setelah sebelumnya beberapa pelaku diadili dan divonis hakim, Rabu, giliran  politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana  menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakwaan.

Yudi Widiana telah ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2017 lalu. Mantan Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu diduga terlibat dalam kasus suap proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Yudi diduga menerima uang sekitar Rp 4 miliar dari pengusaha So Kok Seng alias Aseng. Menurut KPK, uang yang diberikan Aseng ditujukan agar Yudi mengupayakan proyek-proyek dari program aspirasi DPR RI disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Selain itu, uang diberikan agar Yudi menyepakati Aseng dan pengusaha lainnya, yakni Abdul Khoir, dipilih menjadi pelaksana proyek tersebut. Dalam menerima suap, Yudi diduga menggunakan beberapa orang suruhannya untuk menerima uang dari Aseng.

Kasus ini merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti, pada awal 2016 lalu. Beberapa anggota DPR telah divonis bersalah oleh hakim.

Selain Damayanti, ada anggota Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto dan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Taufan Tiro yang telah divonis hakim. Sementara, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musa Zainuddin, saat ini masih dalam tahap persidangan.

Belum ada isyarat dari KPK bahwa pihak-pihak yang bersekongkol dalam kasus korupsi ini sudah dimenja hijaukan seluruhnya. Itu berarti belum tertutup kemungkinan ada tersangka baru dari hasil pengembangan penyidikan kasus tersebut. ***

Wilmar Pasaribu
Editor :