logo

OJK Cabut Izin Usaha BPR di Solo

OJK Cabut Izin Usaha BPR di Solo

Kepala OJK Solo Laksono Dwionggo memberikan keterangan terkait pencabutan izin usaha BPR
CAR di bawah 4%, OJK mencabut izin usaha BPR yang beroperasi di Kota Solo.

SOLO (Suara Karya): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) PT BPR Sinar Baru Perkasa, Solo, Jawa Tengah. BPR tersebut berada di pengawasan khusus sejak 10 Mei 2016. Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo, Laksono Dwionggo, kepada wartawan, Rabu (6/12), pencabutan izin usaha tersebut berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-218/D.03/2017 tanggal 6 Desember 2017.

"Penetapan status dalam pengawasan khusus tersebut karena manajemen BPR tidak mampu melakukan pengelolaan BPR dengan baik dan tidak dapat beroperasi secara normal," jelasnya.

Tidak bisa beroperasi dengan normal karena terjadi kekosongan pengurus serta tidak adanya penunjukan ahli waris. Setelah Pemegang Saham Pengendali (PSP), Honggo Dwiprojo, meninggal pada tahun 2007 dan menyebabkan BPR tidak dapat menyelenggarakan RUPS dan tidak dapat mengajukan pencalonan pengurus baru.

"Sehingga bank tidak mampu melakukan upaya penyehatan," katanya.

Izin usaha dicabut setelah diberikan kesempatan penyehatan selama 180 hari atau sampai tanggal 5 November 2017. Upaya penyehatan yang dilakukan BPR sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat memperbaiki kondisi BPR.

"Diberikan waktu penyehatan ternyata bank dalam pengawasan khusus yang harus memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) kurang dari 4 persen," jelasnya lagi.

Menurut Laksono, nilai aset tidak lebih dari Rp2 miliar. Setelah OJK mencabut izin usaha, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai UU Nomor 24 tahun 2004.

"Asetnya tidak terlalu besar, tidak sampai Rp2 miliar. Jumlah nasabah juga sedikit, penyimpan aktif hanya satu yang lain tidak aktif," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Lembaga LPS, Adi Nugroho, mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi PT BPR Sinar Baru Perkasa akan diselesaikan oleh tim likuidasi yang dibentuk LPS. Saat ini jumlah BPR dan BPR syariah di wilayah eks-Karesidenan Surakarta sebanyak 81 dan semuanya dalam kondisi baik.

Endang Kusumastuti
Editor : Laksito Adi Darmono