logo

Pajak Dan Kerahasiaan

Pajak Dan Kerahasiaan

Problem penerimaan pajak tidak hanya terkait kepatuhan tapi juga regulasi. Terkait ini akhirnya 9 dari 10 Komisi IX DPR menyetujui Perppu no.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan disahkan menjadi UU

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Robert Pakpahan akhirnya dipilih oleh Presiden Jokowi menjadi Dirjen Pajak yang baru menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang pensiun. Alasan pemilihannya lebih mengacu pengalaman Robert Pakpahan dibidang perpajakan selama ini. Seperti diketahui bahwa jabatan yang pernah diemban Robert Pakpahan yaitu Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan juga Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak periode 2003-2005, Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan sampai tahun 2006 dan Direktur Transformasi Proses Bisnis serta pada tahun 2011 menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara. Terlepas dari semua prestasi tersebut, yang pasti ke depan tantangan bagi Dirjen Pajak semakin berat terutama terkait target penerimaannya.

Problem penerimaan pajak tidak hanya terkait kepatuhan tapi juga regulasi. Terkait ini akhirnya 9 dari 10 Komisi IX DPR menyetujui Perppu no.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan disahkan menjadi UU, meski ada catatannya, pertama: batasan saldo minimal yang dilaporkan US$ 250.000 atau setara Rp.3,3 miliar yang sesuai batasan dari OECD dan kedua: harus ada jaminan data bahwa itu hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan. Konsekuensi dari regulasi ini maka industri keuangan wajib menyerahkan data keuangan nasabah dengan saldo minimal Rp.1 miliar. Mengacu pasal 3 Perppu no. 1 Tahun 2017 bahwa mekanisme pelaporan bisa berbasis elektronik dan non-elektronik sehingga akurasi data menjadi cermat sebab didukung juga dari Pasal 4 karena Dirjen Pajak juga berwenang mendapatkan informasi atau bukti tambahan dari lembaga perbankan.

Kepentingan  

Kilas balik Perppu no. 1 Tahun 2017 sempat memicu keresahan sehingga mengoreksi harga saham emiten perbankan di sesi penutupan perdagangan bursa Rabu 17 Mei 2017 lalu pasca Perppu no. 1 Tahun 2017 menjadi pemberitaan media. Indikasi harga saham PT Bank Central Asia Tbk terkoreksi 2,16% ke Rp.17.025, saham PT Bank Negara Indonesia Tbk turun 1,15% menjadi Rp.6.475 dan PT Bank Mandiri Tbk terkoreksi 1,04% menjadi Rp.11.850 sehingga IHSG ditutup melemah 30,71 poin sehingga turun 0,54% ke level 5.616,29. Bahkan rupiah juga turun 24 poin menjadi Rp.13.324 per US$

Argumen dari Perppu yang memberikan keleluasaan akses tersebut adalah memenuhi standar kebijakan internasional sesuai dengan Automatic Exchange of Information – AEoI dan regulasi ini sudah diterapkan di sejumlah negara dan Indonesia adalah salah satu dari 101 negara yang tergabung dalam AEoI. Urgensi dari Perppu ini memberikan akses untuk mengejar wajib pajak yang nakal, meski di sisi lain memicu kecemasan bagi nasabah karena keleluasaanya untuk juga masuk di bursa. Dualisme yang memberikan  kewenangan untuk mengakses data pajak mengacu komitmen kemandirian pendanaan dan selama ini pasokan anggaran ditutup dengan hutang luar negeri dan pajak menjadi pasokan APBN. Oleh karena itu, target RAPBN 2018 yang diprediksi 5,4-6,1% dengan inflasi 2,5-4,5% dan nilai tukar Rp.13.200-13.900 juga terkait faktor perpajakan. Hal ini juga menjadi modal merealisasikan target pertumbuhan tahun 2017 sebesar 5,1%.

Perppu no. 1 Tahun 2017 yang akhirnya disahkan menjadi UU secara tidak langsung juga membangun sinergi antara otoritas perpajakan dan perbankan. Sinergi yang dapat dimanfaatkan adalah untuk mendeteksi aliran dana sebagai upaya untuk menetapkan besaran pajak yang harus disetor nasabah selaku wajib pajak. Pajak memang diharapkan dapat memberikan andil terbesar pada pendanaan sehingga beban hutang luar negeri berkurang karena rentan menggerus devisa karena tingginya perolehan pajak mereduksi akumulasi hutang luar negeri dan sebaliknya. Artinya, PR dari Dirjen Pajak baru tentu semakin berat, apalagi prediksi penerimaan pajak tahun ini hanya bisa 90 persen saja.

Jaminan  

Beban berat target pajak dan komitmen kemandirian memang harus dipacu jika tidak maka pendanaan APBN semakin rentan terhadap capaian kesejahteraan, termasuk juga alokasi untuk mereduksi kemiskinan. Pemerintahan mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait kemiskinan misal beras untuk rakyat miskin senilai Rp.22 triliun untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran, program jaminan kesehatan nasional Rp.21 triliun untuk 94,4 juta jiwa, bantuan untuk pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar Rp.8 triliun untuk 19,7 juta siswa dan program keluarga harapan senilai Rp.11 triliun untuk 6 juta rumah tangga sasaran, subsidi listrik Rp.40,5 triliun untuk 22 juta rumah tangga dan subsidi LPG 3 kg senilai Rp.22 triliun untuk 28 juta rumah tangga sasaran. Semua program itu di tahun 2018 akan naik kisaran Rp.160-200 triliun. Semua alokasinya juga terkait pajak

Urgensi pajak dan capaian semua target diatas maka sinergi dari kedua otoritas tersebut yaitu OJK dan perbankan pada dasarnya merupakan penerapan dari komitmen untuk pelaksanaan pertukaran data pajak secara otomatis atau dikenal automatic exchange of information atau AEoI. Sebelum penerapan AEoI proses untuk bisa mendapatkan data nasabah membutuhkan waktu 239 hari sedangkan dengan regulasi baru hanya butuh 10 hari sehingga mempersingkat waktu dan proses untuk identifikasi perpajakan nasabah menjadi lebih cepat dan memacu kinerja dari otoritas perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Sinergi kedua otoritas itu secara tidak langsung merupakan bentuk eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan untuk memacu pajak demi menyelamatkan APBN dari beban kumulatif hutang luar negeri. Tantangan Dirjen Pajak baru kian berat di tengah kelesuan ekonomi dan tahun politik. ***

* Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Gungde Ariwangsa SH
Wartawan Sertifikat Utama. WA: 087783358784 - HP: 082110068127.- E-mail: aagwaa@yahoo.com
Editor :