logo

KUA PPAS Rp 77 Triliun Ditandatangani, Hanya Jakpro dan MRT yang Diberi PMD

KUA PPAS Rp 77 Triliun  Ditandatangani,  Hanya Jakpro dan MRT yang Diberi PMD

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (kanan) menyerahkan berkas KUA PPAS APBD DKI 2018 kepada Gubernur DKI Anies Baswedan
Sejumlah BUMD belum diaudit dan mempertanggungjawabkan penyertaan modal daerah (PMD), sehingga tidak boleh disuntik dana lagi.

JAKARTA (Suara Karya) : Era kepemimpinan baru Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan- Sandiaga Uno berubah signifikan dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu tercermin dari MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS ) yang sudah ditandatangani antara eksekutif dan legislatif di gedung DPRD DKI, Selasa(14/11).

Besaran KUA PPAS APBD DKI 2018 mencapai Rp 77 triliun ditandatangani oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) Prasetyo Edi Marsudi, empat Wakil Ketua DPRD yakni Lulu Abraham Lunggana, Muhammad Taufik , Ferial Sofyan, dan Triwisaksana, dihadiri Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Prasetyo berharap, Anies-Sandi bisa menjalankan roda pemerintah dengan baik selama 2018. Anggaran Rp 77 triliun tersebut, harus bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Jakarta dan mensejahterakan warga Ibu Kota.

Pelaksanaan program harus transparan dan akuntabel. ’’Saya yakin, pak Anies bisa jalankan sesuai dengan aturan keuangan daerah,’’ kata Pras -- sapaan akrab -- Prasetyo Edi Marsudi kepada wartawan.

Legislatif, kata Prasetyo akan mendukung penuh (eksekutif) pemprov menjalankan program agar serapan anggaran tidak rendah. Harmonisasi, antara legislatife dan eksekutif harus terjaga karena bisa menjaga ritme berjalan baik.

’’Nah, kami buktikan KUA PPAS MoU berjalan dengan lancar,’’ katanya.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI itu menambahkan penghapusan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk BUMD sudah sesuai dengan mekanisme.

Namun, yang penting persiapan Asian Games tetap berjalan baik. ’’Jakpro kan tetap diberikan,’’ ucapnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Abraham Lunggana menambahkan mendukung penuh kebijakan eksekutif dan legislatif yang tidak memberikan PAD kepada sejumlah BUMD.

Hanya kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebesar Rp 3,3 triliun untuk penyelesaian proyek LRT (Kelapa Gading-Rawamangun). Kemudian PMD diberikan kepada PT MRT Jakarta sebesar Rp 3,9 triliun.

"Kita sangat setujuh belasan BUMD yang lain tidak diberikan PMD. DPRD mendapat informasi dari Sekretaris Daerah (Sekda) bahwa belum dilakukan audit kepada BUMD yang tahun 2017 diberikan PAM," katanya.

Lulung yang baru kali pertama menghadiri rapat penandatanganan MoU KUA PPAS selama menjadi anggota DPRD DKI ini menambahkan, dewan mendorong agar seluruh BUMD DKI berusaha dengan baik mengembangkan usaha dan asetnya.

"Kita ingin seluruh BUMD maju, meningkat kinerjanya sehingga mampu memberikan kontribusi PAD untuk pembangunan kota Jakarta," kata Lulung Abraham.Lunggana yang juga Ketua DPW PPP DKI ini.

Yon Parjiyono
Editor : Yon Parjiyono