logo

Pejabat PT BM Tbk Diduga Lakukan Pemalsuan Dokumen Kredit

Atas dasar dan pertimbangan itulah penasihat hukum HPR mempidanakan pimpinan PT BM. .

JAKARTA (Suara Karya): Rekayasa atau pemalsuan dokumen dan mark-up atas apa yang disebut piutang oleh PT Bank Mandiri (BM) terhadap nasabah HPR  diduga telah terjadi. Hal itu dapat dilihat dari berkas-bekas kasus itu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat dan Kepolisian.

Atas dasar dan pertimbangan itulah penasihat hukum HPR mempidanakan pimpinan PT BM. . “Kemungkinan ada pemalsuan sehingga jumlah hutang yang diuraikan baik pinjaman pokok maupun bunga selama 26 tahun yaitu sebesar Rp 2.875.521.550. Atas dasar sangkaan itulah kami melaporkan Direktur Utama PT Bank Mandiri,” ujar Hartono Tanuwidjaja SH MH Msi di Jakarta, Sabtu.

PT BM Tbk tiba-tiba saja menyodorkan adanya tunggakan tagihan tahun 1991 sesuai Perjanjian Kredit Tambahan No.:32/006/KMK.PON tanggal 5 Januari 1991 terhadap HPR selaku mantan nasabah Bank  Dagang Negara (BDN).

Padahal, kata Hartono Tanuwidjaja, tagihan tersebut  tidak ada dasarnya sehingga dianggap melanggar hukum. Itulah yang dilaporkan ke Polisi, karena dinilai telah terjadi kecorobohan dalam mengirimkannya.

“Itu kan hutang ke Bank Dagang Negara 26 tahun yang lalu, kok sekarang baru ditagih. Sejak 1991 sampai 2016 ke mana saja. Kalau surat menyurat sudah kadaluarsa. Kagetlah ditagih, lagi pula tidak ada bukti-bukti pendukung bahwa klien kami benar-benar berhutang,” kata Hartono

Sebenarnya, ungkap Hartono, kliennya sendiri sudah berusaha  beberapa
kali meminta penjelasan kepada pihak Bank Mandiri terkait masalah tunggakan dan dasar hukumnya sampai menagihnya kembali. “Hingga saat ini PT BM tak dapat menunjukkan jejak pembukuan perjanjian sebelumnya yakni nomor 31, tetapi ujug-ujug dan mendadak ada akta perjanjian kredit tambahan No 32. Munculnya akta perjanjian kredit secara siluman
itulah menjadi dasar kami menempatkan Pasal 263 KUHP dalam laporan ke Polisi,” tuturnya.

Advokat senior yang juga Ketua Peradi Jakarta Barat itu juga menyebutkan apa yang disodorkan PT Bank Mandiri adalah sebagai akibat kecorobohan dan juga kemungkinan adanya dugaan persekongkolan antara oknum pimpinan bank. Sebab, tagihan itu lebih tepat kalau disebut tagihan silumam yang  misterius.

Hartono berharap laporan  ke Polda Metro Jaya No: LP/4879/X/2017/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 9 Oktober 2017 segera ditindaklanjuti guna penyelesaian kasus itu secepatnya. “Pasal yang disodorkan dalam laporan ke polisi tersebut tentu saja Pasal 49 ayat (1) UU RI No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, karena ada dugaan melibatkan pimpinan atau pejabat bank itu sendiri,” kata Hartono.

Sebagai penasihat hukum HPR, Hartono juga telah melakukan gugatan perdata ke pihak PT Bank Mandiri Tbk di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat dimana dalam gugatannya Hartono memohon kepada majelis hakim agar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membayar kerugian materiil dan inmateriil sebesar Rp 1.005.751.043.100,- kepada pihaknya
selaku penggugat. ***

Wilmar Pasaribu
Editor :