logo

Dua Mantan Pejabat PT SHS Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

Kedua tersangka diduga telah menyalahgunakan kredit modal kerja (KMK) tahun 2012-2013 senilai Rp 65 miliar. Mereka tidak dapat mempertanggungjawabkannya sesuai dengan mekanisme yang ada. Kerugian ini sesuai perhitungan BPK dan keterangan 20 orang saksi yang diperiksa.

JAKARTA (Suara Karya): Dua mantan pejabat PT Sang Hyang Seri (persero) dari kantor regional I masing masing berinisial KP dan HS ditetapkan sebagai tersangka kasus  korupsi oleh tim Penyidikan Tindak Pidana Khusus  (Pidsus) Kejaksan Agung. Mereka diduga telah merugikan keuangan  negara sebesar Rp 65  miliar.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung M Rum mengatakan, tersangka  KP  merupakan mantan Kepala Divisi Keuangan PT  Sang Hyang Seri (SHS) pusat  periode tahun 2012. Sedangkan HS Kepala Bagian Keuangan PT Sang Hyang Seri periode tahun 2012. Kedua tersangka diduga telah menyalahgunakan kredit modal kerja (KMK) tahun 2012-2013 senilai Rp 65 miliar. Mereka  tidak dapat mempertanggungjawabkannya sesuai dengan mekanisme yang ada.  Kerugian ini sesuai perhitungan BPK dan keterangan 20 orang saksi yang diperiksa.

Para tersangka dipersalahkan  melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melakukan penyitaan sebuah rumah milik tersangka Sudi Wantoko, eks Dirkeu PT Brantas Abipraya, yang terletak di Kp Duku, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Penyidik Jaksa yang juga  Kasidik Pidsus Kejati DKI Jakarta, Umar Rinaldi. “Penyitaan dilakukan agar jika nantinya  tersangka Sudi Wantoko jika diadili terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan uang negara sekitar  Rp 6 miliar di PT Brantas Abipraya yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan
Kementerian Pekerjaan Umum dapat dijadikan sebagai  pengganti kerugian uang negara,” kata salah seorang tim penyidik.

Tindak pidana yang disangkakan kepada Sudi Wantoko terkait penggunaan anggaran fiktif di PT Brantas Abipraya pada Tahun Anggara 2013-2014. Sudi Wantoko juga sebagai terpidana 3 tahun penjara dalam kasus dugaan suap Rp 2 miliar untuk mengatur penanganan kasus dugaan korupsi terkait penggunaan angaran fiktif tersebut saat sedang dilakukan penyelidikan oleh Kejati DKI Jakarta.

Namun, sebelum uang diserahkan entah kepada siapa di Kejati DKI Jakarta, Sudi Wantoko, Dadung dan seorang yang ditenggarai sebagai makelar kasus bernama Marudut  ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh petugas KPK saat itu. Ketiganya dihukum Penghadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Kasus dugaan korupsi dalam penggunaan anggaran fiktif di PT Brantasa Abipraya tersebut awalnya ditangani bagian pidsus Kejaksaan Agung. Namun setelah lama ditangani, entah kenapa penanganannya dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta, dan saat itulah terjadi upaya dugaan penyuapan untuk menghentikan penanganan kasus korupsi itu di Kejati DKI Jakarta.

Sudi Wantoko, Dadung dan Marudut ditetapkan KPK  sebagai tersangka. Sempat dilakukan penggeledahan di sejumlah ruangan yang ada di Kejati DKI Jakarta, namun  tidak ada seorang pun dari jaksa yang bertugas di Kejati DKI Jakarta ditetapkan oleh penyidik KPK sebagai tersangka. Semua personil Kejati DKI bersih dari gratifikasi atau suap terkait kasus tersebut. ***

Wilmar Pasaribu
Editor :