logo

Ditetapkan Tersangka, Novanto Diminta Legowo Lepaskan Jabatan di Golkar

Ditetapkan Tersangka, Novanto Diminta Legowo Lepaskan Jabatan di Golkar

Ketua Umum Golkar, Setya Novanto. (Ist)
Terkait dengan kemungkinan Novanto kembali melakukan praperadilan, Emrus memprediksi sangat kecil Novanto akan kembali memenangi upaya hukum tersebut.

JAKARTA (Suara Karya):  Penetapan tersangka Ketua DPR oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus korupsi dalam pengadaan KTP-Elektronik (KTP-e) dinilai bakal menjadi turbulensi politik di internal Golkar. Hal tersebut diungkapkan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing.

Penetapan tersangka Novanto untuk kedua kalinya, menurutnya, KPK kali ini diyakininya lebih hati-hati. Karena belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Dimana, KPK kalah dalam gugatan praperadilan Novanto atas penetapan tersangka dirinya.

“Seperti kata pepatah bilang, Keledai tidak mau jatuh pada lubang yang sama. Berdasar kepada kebijakan tersebut, saya pikir KPK telah melakukan kajian holistik dalam menetapkan tersangka Novanto. Karena kalau sudah jadi tersangka di KPK tidak ada SP3,” uajr Emrus menjawab pertanyaan Suara Karya, pasca penetapan tersangka Novanto, Jumat (10/11).

Terkait dengan kemungkinan Novanto kembali melakukan praperadilan, Emrus memprediksi sangat kecil Novanto akan kembali memenangi upaya hukum tersebut.

“Dengan demikian karena tidak ada SP3, maka tinggal menunggu waktu menjadi terdakwa. kalau sudah seperti ini, sudah barang tentu akan kembali menghabiskan energi. Karena harus berfikir, bagaimana untuk menghadapi kasus hukum yang menjeratnya, kemudian sebagai ketua Golkar Novanto juga harus bekerja keras melakukan konsolidasi guna persiapan Pilkada serentak dan Pemilihan legislatif 2019 mendatang,” ungkap Dosen Pasca Sarjana ini.

Melihat fenomena tersebut, Setya Novanto sudah tidak lagi secara full Time memimpin Golkar. karena menghadapi masalah sendiri pun Novanto harus berfikir yang eksta.

“Sementara, Golkar merupakan parti besar saya fikir dalam memimpin partai yang sebesar itu tidak bisa disambi. Jadi saatnya Golkar harus melakukan koordinasi internal dengan menunjuk pemimpin yang full time. Oleh karena itu, perlu dilakukan dialektika politik di internal partai, entah itu dengan menunjuk pelaksana tugas sementara atau tidak tertutup kemungkinan digelar Munaslub yang diselenggarakan dengan secepat mungkin,” tandas Emrus.

Karena Golkar saat ini tengah menghadapi hajat politik yaitu Pilkada dan Pilpres yang perlu sosok pimpinan yang butuh mengambil strategi yang jitu, akan tetapi tidak memiliki sandra politik maupun hukum.

“Jadi saatnya Novanto bersikap legowolah, demi kepentingan partai. Jangan terus bermanuver. Karena selama ini dia juga sudah mendapatkan keungtungan, baik itu sebagai ketua Golkar maupun menjadi anggota dewan,” tukas Emrus.

Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku bahwa pihaknya saat ini belum membicarakan penahanan Setya Novanto yang telah ditetapkan kembali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

“Kami fokus di pemeriksaan saksi dulu tentu nanti akan kami agendakan juga pemeriksaan tersangka. Hal-hal lain terkait pelaksanaan penyidikan ini nanti nanti akan kami informasikan lagi,” kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, (10/11).

Lebih lanjut, dia pun menyatakan KPK telah memeriksa beberapa saksi dalam proses penyidikan untuk Novanto itu.

“Ada sejumlah pihak yang sudah kami periksa dari tiga unsur kurang lebih, ada unsur eksekutif tentu saja kementerian, swasta dan anggota DPR. nanti kami sampaikan lebih lanjut mutakhirkan secara lebih rinci,” kata dia.

Muhajir
Wartawan Suara Karya
Editor : Dwi Putro Agus Asianto -