logo

Yusril Ihza Menilai Terjadi Inskonstitensi Penerapan Sipol Pada Parpol

Yusril Ihza Menilai Terjadi Inskonstitensi  Penerapan Sipol Pada Parpol

(Ist)
PBB seharusnya tidak lagi dipersoalkan menjadi peserta Pemilu 2019 jika mengacu UU No 7 tentang Pemilu

JAKARTA (Suara Karya):  Pada pendaftaran calon peserta pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan parpol mengunggah syarat-syarat melalui sistem informasi partai politik (Sipol)Data yang sudah diunggah juga harus dicetak dan diserahkan langsung ke meja pendaftaran KPU.

PBB menjadi salah satu parpol yang dianggap tidak lengkap berkas pendaftarannya. Karena itu, partai peserta pemilu 2014 itu tak bisa mengikuti proses pemilu ke depannya.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, menilai acuan dalam menetapkan lolos tidaknya partai politik pada tahap pendaftaran tidak konsisten. 

Yusril mengatakan, satu sisi rujukan yang dipakai dalam sistem Pemilu adalah UU Nomor 7 tentang Pemilu. Dalam UU tersebut, menyatakan thresold yang dipakai adalah hasil Pemilu 2014. Dengan begitu, PBB seharusnya tidak lagi dipersoalkan untuk menjadi partai peserta Pemilu 2019. 

"Jadi PBB ini kan masuk dalam partai yang lama 2014. Thresold sekarang ini mengacu kepada hasil pemilu 2014, bagaimana kalau partai politik 2014 mereka punya pendukung baik di DPR atau suara pemilih yang sah, tapi tidak bisa ikut pemilu, itu mangacaukan semua sistem," kata Yusril di Jakarta, Jumat  (10/11).

 Yang menjadi masalah, kata Yusril, hanya persoalan Sipol saja karena dokumen lain sudah dipenuhi partai PBB. Semestinya, Sipol tidak mengganggu PBB untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Pasalnya, ada ketidakkonsistenan juga dalam menerapkan Sipol bagi partai politik. 

Mantan Menteri Kehakiman itu menilai, antara ketentuan UU Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) mengenai Sipol bertentangan. Dalam UU Pemilu hanya disyaratkan menyerahkan dokumen, sementara dalam PKPU itu dipahami mengisi Sipol. Ada pengertian yang berbeda antara ketentuan dalam UU Pemilu dan PKPU. 

"Sebenarnya ada semacam pertentangan dari Undang-Undang Pemilu dengan PKPU Nomor 11 tahun 2017, tapi semua pihak memahami bahwa jika UU mengatakan menyerahkan dokumen, secara fisik dokumen diserahkan. Tapi dalam PKPU bukan menyerahkan dokumen, tapi mengisi Sipol pengertiannya jadi berbeda," ucapnya. 

 

B Sadono Priyo
Wartawan Suara Karya sejak 1997
Editor :