logo

Dua Pimpinan PT Bank Mandiri Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Dua Pimpinan PT Bank Mandiri Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Advokat Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH selaku penasihat hukum Harjani telah melaporkan Direktur Utama Bank Mandiri Tbk, Kartika Wirjoatmodjo dan Asril Aziz selaku Vice President RSAM Region III Jakarta Barat ke SPKT Polda Metro Jaya.

JAKARTA (Suara Karya): Pengusaha Harjani Prem Ramchand tidak saja merasa dipermainkan tetapi juga dirugikan oleh pimpinan Spesial Asset Management 1 Group, RSAM Region III/Jakarta 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Karena itu, meski sudah mengajukan gugatan secara perdata sebesar Rp 1 triliun ke bank pelat merah tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Harjani masih tetap melaporkan secara pidana perbuatan pimpinan PT Bank Mandiri ke Polda Metro Jaya.

Advokat Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH selaku penasihat hukum Harjani telah melaporkan Direktur Utama Bank Mandiri Tbk, Kartika Wirjoatmodjo dan Asril Aziz selaku Vice President RSAM Region III Jakarta Barat ke SPKT Polda Metro Jaya.

"Iya saya melaporkan kedua pimpinan PT Bank Mandiri ke Polda Metro Jaya pada 9 Oktober 2017. Mereka diduga telah melakukan tindak pidana perbankan Pasal 49 ayat (1) UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan," kata Hartono di Jakarta, Jumat.

Laporan yang diterima Kompol Deti Juliawati bernomor TBL/4879/X/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus itu disebutkan terjadi pada 11 November 2016 di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. "Kami berharap pengaduan itu secepatnya ditindaklanjuti Polda Metro Jaya," kata Hartono.

Kedua terlapor Kartika Wirjoatmodjo dan Asril Aziz yang berusaha dihubungi terkait dipolisikannya mereka oleh Hartono Tanuwidjaja, tidak berhasil.

Dalam berkas gugatan Harjani terhadap PT Bank Mandiri di PN Jakarta Barat disebutkan bahwa gugatan tersebut diajukan Harjani karena pihak tergugat (PT Bank Mandiri) secara tiba-tiba dengan tanpa berdasarkan hukum telah membuat dan mengirimkan surat peringatan I, tanggal 10 November 2016 kepada Prem Ramchand Harjani.

Peringatan I tersebut perihal; penyelesaian kredit atas nama Harjani Prem Ramchand atau  kepada penggugat yang meminta penggugat segera melunasi seluruh kewajiban tertunggak selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kalender sejak diterimanya surat dengan posisi kewajiban kredit per tanggal 10 November 2016 sebesar Rp 2,8 miliar.  Dalam gugatan dengan perincian hutang pokok Rp 1,8 miliar lebih ditambah tunggakan bunga Rp 1 miliar lebih, maka total Rp 2,8 miliar lebih.

Padahal, hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat adalah penggugat memiliki pinjaman kepada tergugat (eks Legacy Bank Dagang Negara), yaitu berdasarkan perjanjian kredit tambahan Nomor: 32/006/KMK.PON tanggal 5 Januari 1991 dengan posisi kewajiban kredit pinjaman saat ini sebesar Rp 2,8 miliar.

Pada tanggal 9 Desember 2016, tergugat mengklarifikasi fasilitas kredit atas nama Harjani yang ditujukan kepada kuasa penggugat telah membenarkan bahwa, prinsipal penggugat memiliki pinjaman kepada PT Bank Mandiri berdasarkan perjanjian kredit tanggal5 Januari 1991 dengan posisi kewajiban kredit/ pinjaman hingga saat ini Rp 2,8 miliar. Menyatakan, terdapat agunan kredit berupa sertipikat Hak Milik No 72/Kadubeureum yang terdaftar atas nama Amirudin bin Bahrudin (luas 88.940 m2) terletak di desa Kadubeureum, kecamatan Pabuaran, kabupaten Serang, Jawa Barat/Banten.

Dalam gugatan, penggugat menyatakan keberatan dan menolak adanya tunggakan pinjaman hutang sebesar Rp 2,8 miliar. Sebab nyata-nyata tergugat tidak dapat memperlihatkan dokumen asli jaminan kredit kepada penggugat. Sebab tergugat hanya mengirimkan dokumen fotocopi. Perbuatan tergugat, menurut penggugat telah menyalahi ketentuan Perbankan, karena tidak ada lagi rekening milik penggugat, penggugat tidak pernah membuat, menandatangani apalagi menyetujui adanya perjanjian kredit tambahan.

Penggugat justru mengalami kerugian materiil yaitu terpaksa harus mengeluarkan biaya-biaya untuk mengurus dan menyelesaikan masalah ini dan menggunakan jasa hukum profesional untuk membela hak-hak dan kepentingan hukum penggugat dengan kerugian sebesar Rp 5,7 miliar. Belum lagi kerugian immateriil. ***

Wilmar Pasaribu
Editor :