logo

DR Gelora Tarigan SH MH: Setnov Bisa Dihadirkan Secara Paksa

DR Gelora Tarigan SH MH: Setnov Bisa Dihadirkan Secara Paksa

Dalam perspektif hukum acara pidana pun mengisyaratkan, setiap saksi itu wajib hadir di persidangan. Jika ternyata tidak bisa hadir, maka harus ada alasan yang jelas atas ketidakhadirannya tersebut, baru bisa ditolelir.

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Umum Golkar yang juga Ketua DPR Setya Novanto bisa dihadirkan secara paksa baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka oleh pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal   itu dikemukakan   DR Gelora Tarigan SH MH menanggapi mangkirnya Setya Novanto dalam sidang kasus e-KTP dengan terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin lalu. Dosen Fakultas Hukum di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta itu
menyebutkan, dalam perspektif hukum acara pidana pun mengisyaratkan, setiap   saksi itu wajib hadir di persidangan. Jika ternyata tidak bisa hadir, maka harus ada alasan yang jelas atas ketidakhadirannya tersebut,  baru bisa ditolelir.
 
“Untuk selanjutnya saksi (Setya Novanto) harus hadir, jika tidak jaksa bisa menjemput paksa  yang   bersangkutan,” tegas DR Gelora Tarigan SH MH mengenai ketidakhadirannya saksi Setya Novanto (Setnov) dalam sidang  mega korupsi e-KTP dengan terdakwa Andy Narogong  di  Pengadilan Tipikor Jakarta, 9 Oktober 2017.

Ketua Umum Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (Grasi) itu memaparkan, kehadiran seorang saksi di persidangan  untuk mengungkap kebenaran suatu tindak pidana. Jika seorang saksi  masih tidak mau hadir walau sudah dipanggil beberapa kali  secara patut, maka jaksa dapat saja melakukan upaya paksa dengan cara menjemput saksi di mana dia berada.

Menurutnya,  jika  suatu  kasus  sudah  sampai  di  persidangan,   maka  yang  namanya saksi itu wajib hadir karena dalam persidangan itu dia akan dimintai keterangan oleh hakim, jaksa dan penasehat hukum tentang apa yang dia ketahui atas persoalan pidana yang tengah digelar dan dicari kebenarannya.

Gelora  Tarigan   menuturkan,   kesaksian   dengan   menggunakan   teleconfrency   boleh-boleh saja,   karena   selama   ini   tidak   ada   larangan   untuk   itu.   Bobot/kekuatan   hukum  dari keterangan  seorang saksi yang melalui teleconfrency itu sama seperti saksi yang  hadir dalam persidangan karena saksi tersebut disumpah.

Advokat   yang   dijuluki   pembela   rakyat   jelata   itu   menegaskan,   sakit   tidak   boleh dijadikan alasan untuk tidak hadir memberi kesaksian di persidangan. “Sakitnya bagaimana sih. Kalau sakitnya parah, tentunya tidak bisa hadirkan saat itu. Kalau dipaksa hadir nanti melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Tetapi kesempatan berikutnya kan bisa,” tuturnya.

Ketua DPR  Setya Novanto batal bersaksi untuk Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta   karena   yang   bersangkutan   masih   dalam  masa   pemulihan   kesehatannya   dan   perlu istirahat. Hal itu diutarakan   Fredrich Yunadi selaku kuasa hukum Setnov.   “Setnov tidak dapat   memenuhi   panggilan   persidangan     karena   sesuai   aturan   dokter,   kliennya   harus menjalani   pemeriksaan   kesehatan   selama   satu   minggu,”   demikian   Frederich.   Setnov meninggalkan   RS   Premier   Jatinegara   pada   Senin,   2   Oktober   2017,   tiga   hari   setelah memenangkan putusan praperadilan.

Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menambahkan, ketidakhadiran dalam menjalani pemeriksaan bisa saja terjadi dalam lanjutan kasus Setya Novanto terkait kasus e-KTP. Oleh karena itu, Boyamin Soiman meminta  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya mempersiapkan untuk penjemputan paksa terhadap Setya Novanto jika mau melakukan pemeriksaan.

“Setya Novanto bisa dijemput paksa oleh penyidik KPK kalau mangkir pula setelah dilakukan pemanggilan untuk pemeriksaan,” ujarnya.

Pernyataan Boyamin ini terkait, mangkirnya Ketua DPR Setya Novanto memenuhi panggilan jaksa KPK untuk memberi keterangan terkait perkara Andi Narogong. “Demi keadilan Setya Novanto layak dipanggil paksa. Hal ini demi rasa keadilan dan persamaan semua warga di depan hukum. Saya pun untuk jadi saksi pernah dipaksa untuk hadir,” ujarnya

Pendapat serupa dikemukakan pengamat hukum Koswara Purwasasmita. " Jaksa KPK harus berani memanggil paksa  apabila beberapa kali mangkir dari pemeriksaan dengan alasan tidak jelas," katanya.

Namun ketidakhadiran itu perlu ditelaah lagi keabsahannya. Jika alasanya tidak jelas untuk menghindari pemeriksaan maka sebaiknya dilakukan panggil paksa.

Selama ini,   Setnov menjadikan fokus   perhatian masyarakat luas, terlebih karena pejabat negara atau sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar. Karena itu, menurut Koswara, Setnov harus   memberikan   contoh   atau   ketauladan   kepada   masyarakat   untuk   patuh   hukum   dengan mengikuti pemeriksaan dugaan korupsi KTP elektronik yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun itu.

"Pejabat negara itu seyogyanya memberikan contoh baik untuk penegakan supremasi hukum dan tidak mangkir menjalani pemeriksaan sebagai bentuk azas demokrasi," kata Koswara.

Menurut  dia,  dalam  revolusi mental tentu   pejabat negara   atau  penguasa  harus   menaati penegakan   supremasi hukum sebagai pencerminan   warga  negara  yang baik   dan  patuh  terhadap hukum. Sebab, di Indonesia sebagai negara hukum tentu harus dipatuhi penegakan hukum tanpa pandang bulu. "Kami minta Setnov patuh terhadap penegakan hukum dengan memenuhi panggilan pengadilan," katanya. ***

Wilmar Pasaribu
Editor :