logo

BPN Jakbar Dituding Biang Kerok, Diminta Dihadirkan Paksa

BPN Jakbar Dituding Biang Kerok, Diminta Dihadirkan Paksa

Pada sidang terakhir, dari enam tergugat hanya tergugat II dan IV yang hadir. Tergugat I, III, V dan VI maupun penasihat hukumnya tidak hadir.

JAKARTA (Suara Karya): Penasihat hukum penggugat Abdul Habib bin Salim dkk, DR Gelora Tarigan SH MH, menuding pihak kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat sebagai biang kerok sengketa tanah di Kapuk Pulo, Cengkareng, Jakarta Barat.

BPN Jakarat Barat masih saja menerbitkan surat-surat baru atas lahan sama, padahal lahan tersebut masih tetap sebagai milik orang sama. “BPN Jakarta Barat biang kerok sengketa tanah yang kita sedang proses hukum ini,” ujar DR Gelora Tarigan SH MH dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa.

Atas dasar itu, Gelora meminta kepada majelis hakim PN Jakarta Pusat untuk menjemput paksa BPN Jakarta Barat selaku tergugat. Salah satu alasannya, dari beberapa kali persidangan yang sudah digelar BPN Jakarta Barat maupun penasihat hukumnya tidak hadir.

Gelora yang Ketua Umum Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (Grasi) menyebutkan pengalamannya menggugat BPN juga menunjukkan kebandelan institusi pemerintah itu menghadiri persidangan. “Kalau hanya dipanggil-panggil terus, tidak akan datang dia (BPN Jakarta Barat), persidangan ini menjadi teretunda-tunda bahkan bisa jadi menjadi terlantar,” tuturnya.

Menanggapi usulan Gelora yang juga dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta itu, Ketua Majelis Hakim Sigit Sutanto SH MH meminta agar penggugat bersabar. “Dipanggil lagi sampai bisa dipastikan release panggilan tersebut diterima tergugat. Kalau release sudah diterima tetapi tak diindahkan, maka baru kita mengambil sikap tegas. Untuk itu waktu pemanggilan kita kasih selama satu bulan,” kata Sigit Sutanto, Senin lalu.

Pada sidang terakhir, dari enam tergugat hanya tergugat II dan IV yang hadir. Tergugat I, III, V dan VI maupun penasihat hukumnya tidak hadir. “Mudah-mudahan surat panggilannya cepat kembali,” ujar Sigit.

Gugatan perbuatan melawan hukum No.414 Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. diajukan Abdul Habib bin Salim dkk. Tergugatnya antara lain Sri Herawati Arifin, pihak PT Pertamina dan BPN Jakarta Barat.

Menurut Gelora, para ahli waris dari alm Salim Abdul Azis (Abdul Habib dkk) melakukan gugatan karena merasa lemahnya kepastian hukum di bidang pertanahan. Abdul Habib bin Salim selaku ahli waris dari alm Salim AbduI Azis, yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan hak erpacht verponding No 10 di Jl Peternakan II Kapuk Pulo Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat seluas 291.300 m2 dengan Surat Ukur No 571 tanggal 19 Desember 1916 sesuai dengan Surat Tanah No 71 tanggal 2 Februari 1949 dengan batas-batas sebelah utara Jl Raya Kapuk II, sebelah selatan Kali Apuran, sebelah timur Jl Mangga Ubi, dan sebelah barat Jl Raya Kapuk Pulo dikuasai tergugat I (Sri Herawati Arifin) secara melawan hukum.

Tepatnya pada tahun 2013, tergugat I Sri Herawati Arifin memagar lokasi tanah warisan Salim Abdul Azis  tanpa seizin para penggugat  dengan pagar kawat duri dan batako, sehingga para penggugat tidak bisa menyewakan kepada orang lain terhitung sejak 2013-2017. Hal itu tentu saja mengakibatkan kerugian bagi para penggugat. Karena tanah seluas 291.300 m2 tidak dapat disewakan pada orang lain selama 4 tahun, dimana biaya sewanya dalam 1 tahun sebesar Rp 1 miliar.

Selain itu, kerugian para penggugat sebagai ahli waris dari alm Salim Abdul Azis tidak bisa mengurus sertifikat harta warisan dengan hak Erfpacht Verponding No 10 itu karena menurut BPN Jakarta Barat,  tanah tersebut telah ada SHGB 2399/Kapuk miIik PT Pertamina selaku tergugat II. Padahal, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 2399/Kapuk atas nama PT Pertamina selaku tergugat II dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat No 132/Pdt/G/1997/PN.JKT.BAR tertanggal 19 Januari 1998 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 240/PDT/1998/PTDKI tertanggal 11 Agustus 1998 jo putusan Makamah Agung Republik Indonesia No 96 K/PDT/2000 tertanggal 29 September 2003 jo putusan Peninjauan Kembali (PK) Makamah Agung Republik Indonesia No 179 PK/Pdt/2005 tertanggal 18 Oktober 2006.

Entah melecehkan putusan peradilan,  SHGB tersebut  belum dicabut oleh Kepala Kantor BPN Jakarta Barat selaku tergugat VI. “Itulah salah satu alasan mengapa BPN Jakarta Barat saya minta dijemput paksa. Mereka yang menimbulkan masalah atau tidak menghargai putusan peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan pasti tetapi tak dihiraukannya panggilan sidang,” kata Gelora.***

Wilmar Pasaribu
Editor :