logo

Asosiasi dan Paguyuban Tolak Kenaikan Cukai Rokok

Asosiasi dan Paguyuban Tolak Kenaikan Cukai Rokok

foto (ist)
Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) serta Paguyuban Mitra Produksi Sigaret-Kretek Indonesia (MPSI) menolak kenaikan tarif cukai rokok sebesar 8,9% di tahun 2018.

 

JAKARTA (Suara Karya): Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 8,9% di tahun 2018 menuai penolakan dari Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) serta Paguyuban Mitra Produksi Sigaret-Kretek Indonesia (MPSI). Menurut mereka, kebijakan tersebut bakal memberi efek domino, mulai dari lesunya industri rokok, maraknya rokok ilegal, hingga PHK massal tenaga kerja.

Melalui rilis Rabu (23/9) Ketua Paguyuban MPSI, Djoko Wahyudi, menegaskan paguyuban yang menaungi 38 MPS di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DIY ini menolak rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok yang kabarnya sebesar 8,9% tahun depan.

"Pemerintah seharusnya tidak menaikkan cukai rokok dan kami akan berusaha keras agar tidak dinaikkan. Karena kami pasti tidak bisa jual (produk rokok), otomatis target (cukai) yang ditetapkan pemerintah hanya sekadar target," katanya.

Djoko menjelaskan, kenaikan tarif cukai rokok bakal memberi efek domino terhadap industri rokok dan pendapatan negara. Menurut dia, kenaikkan tarif cukai rokok memaksa MPSI menaikkan harga jual rokok minimal 5% dari harga saat ini.

Harga rokok yang kembali naik akan membuat konsumen mencari alternatif rokok ilegal yang harganya lebih murah.

Dengan begitu, otomatis kapasitas penjualan rokok akan turun sehingga produksi rokok juga akan anjlok sekitar 10%. Padahal, industri rokok sudah mengalami penurunan produksi cukup signifikan dari tahun 2015 sebesar 348 miliar batang menjadi 342 miliar batang di tahun 2016.

"Ancaman PHK sangat jelas kalau kapasitas produksi kami turun. Tahun 2015 kami punya pekerja 2 ribu orang, tahun 2016 terjadi PHK 30% karyawan akibat kenaikan cukai rokok," terangnya.

Pemerintah telah menetapkan target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp 194,1 triliun. Salah satu untuk merealisasikan hal tersebut dengan menaikan tarif cukai rokok sebesar 8,9%.

Turunkan Prevalensi?

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia(AMTI) Budidoyo mengatakan, saat ini lebih dari 6 juta rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya pada industri tembakau. Meliputi 2 juta petani tembakau dan pekerjanya, 1,5 juta petani cengkih dan pekerjanya, 600 ribu tenaga kerja pabrikan rokok dan 2 juta pedagang rokok.

"Kenaikan harga dan cukai rokok juga harus memperhatikan kondisi industri dan daya beli masyarakat saat ini. Karena kenaikan cukai yang sangat tinggi akan menimbulkan masalah-masalah baru dan menjadi kontraproduktif," kata Budidoyo.

Saat ini industri hasil tembakau (IHT) nasional mengalami masa sulit. Kenaikan tarif cukai rokok sebesar 15% di awal 2016 mengakibatkan volume produksi rokok turun dari tahun 2015 sebesar 348 miliar batang menjadi 342 miliar batang di tahun 2016.

"Menurut data Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM), sudah ada 30 ribu pekerja di IHT yang terkena PHK. Padahal, kenaikan cukai pada saat itu berkisar diantara 7-9 % per tahun," ujarnya.

Tak hanya itu, kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi bakal menyuburkan pertumbuhan rokok ilegal.

Berdasarkan hasil studi beberapa universitas nasional, dengan tarif cukai saat ini, perdagangan rokok ilegal mencapai angka 11,7% dari produksi nasional. "Hal ini tentu kontraproduktif dengan upaya pengendalian konsumsi rokok, peningkatan penerimaan negara, dan perlindungan tenaga kerja yang dicanangkan pemerintah selama ini," terangnya.

Oleh sebab itu, tambah Budidoyo, menaikkan tarif cukai rokok bukan solusi yang efektif untuk menekan prevalensi akibat merokok di Indonesia.

"Edukasi publik dan kampanye mengenai bahaya merokok lebih diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini memerlukan peran serta semua pihak, baik pemerintah, pelaku industri, orang tua, pendidik, dan masyarakat secara umum," tandasnya.

Djoko berharap Badan Kebijakan Fiskal melalui Dirjen Bea Cukai bersedia berdialog dengan para pelaku industri rokok dan tembakau sebelum menetapkan kebijakan kenaikan tarif cukai rokok 8,9% di tahun 2018.

"Kami juga menyurati DPR untuk meminta audiensi, kami ingin menyampaikan aspirasi ini," tandasnya. ***

Laksito Adi Darmono
Wartawan Suara Karya. Email: dlaksitoadi@yahoo.com.
Editor :