logo

Kepala BIG: Lepaskan Semua Kesombongan Institusi

Kepala BIG: Lepaskan Semua Kesombongan Institusi

Kepala Badan Informasi Geospasial Hasanuddin Zainal Abidin. (Foto: Dwi Putro AA
"Kalau dianalogkan, maka institusi yang paling baik, adalah instusi yang paling bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia . Kalau sekarang belum memberi manfaat, berarti institusinya harus bekerja lebih keras lagi," kata Hasanuddin.

JAKARTA (Suara Karya): Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin mengharapkan agar semua kementerian/lembaga (K/L) dan instansi lainnya yang terkait dengan program Percepatan Pelaksanaan Satu Peta pada tingkat ketelitian Peta Skala 1:50.000 masing-masing melepaskan kesombongan institusi.

Hal itu diutarakan Hasannudin ketika membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Informasi Geospasial Tematik (IGT) Tahap II Tahun 2017 di Aula Utama Kantor BIG di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (11/9).

"Lepaskan semua kesombongan institusi, agar program Percepatan Pelaksanaan Satu Peta bisa terwujud dengan baik," kata Hasanuddin di depan sekitar 150 orang peserta Rakortek.

Ia mengutip satu hadist favoritnya: Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” .

"Kalau dianalogkan, maka institusi yang paling baik, adalah instusi yang paling bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia . Kalau sekarang belum memberi manfaat, berarti institusinya harus bekerja lebih keras lagi," kata Hasanuddin.

Rakortek IGT Tahap II tahun 2017 diikuti oleh peserta dari 19 K/L dan instansi terkait lainnya dengan jumlah 150 orang yang meliputi Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretariat Kabinet RI, Kemenlu, Kemendagri, KLHK, KATR/BPN, Kemendes, PDT dan Trans, Kemendikbud, Kementan, Kemenhan, Kominfo, KESDM, Kementerian Perindustrian, KKP, Kementerian Perhubungan, KPUPR, BPS, BMKG, LAPAN, dan BIG.

Sebelum mengungkap soal melepas kesombongan  itu, Hasanuddin mengutarakan belum maksimalnya kinerja penanganan peta di Indonesia sehingga kalah jauh dibanding misalnya dengan Google.

"Sekarang ini jamannya cepat-cepatan. Kalau tidak cepat,  ditinggalkan. Kalau tidak member manfaat ditinggalkan. Manusiawi sekali kalau orang-orang lebih memilih Google karena cepat dan gratis. Sementara kita mau buka Geoportal harus daftar dulu dengan segala macam persyaratan," kata Hasanuddin yang mengaku kerap mengritik kinerja pembangunan geospasial di Indonesia saat dirinya masih menjadi dosen di ITB beberapa tahun lalu.

Namun kini dia juga  mengaku mendapat protes dari Bappenas karena harus membayar ketika memerlukan peta pertanian. "Bappenas yang merencanakan pembangunan, tapi Bappenas dimintai bayaran oleh Kementerian Pertanian untuk hal itu," katanya.

Oleh karena itu, Hasanuddin berpendapat kebijakan mengenai peta ini harus dilihat kembali dari awal. Terlalu banyak aturan yang mengikat. Kita ini semua mau maju, tapi banyak ikatan. Banyak aturan, tapi perselingkuhan administrasi masih terjadi. Oleh karena itu perlu deregulasi. Deregulasi oleh pemerintah pusat, karena kebijakan soal peta ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri, harus bareng semuanya," katanya.

Untuk jajaran BIG sendiri, Hasanuddin meminta jangan terlalu defensif. "Kalau salah harus mengakui salah," katanya.

Pada bagian lain, menurut pandangan Hasanuddin, peta ini sendiri bisa dibuat dengan dukungan dana APBD atau pihak swasta, bahkan swasta asing yang sudah banyak mendapatkan keuntungan dari menjalankan usaha mereka di Indonesia. Misalnya peta Papua dibuat dengan dukungan dana PT Freeport, asalkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ditetapkan Indonesia. Untuk aspek keamanan misalnya, pembuatan peta itu harus mendapatkan persetujuan dari pihak TNI.

"Kalau BIG sendirian yang membuat peta Indonesia, mungkin seratus tahun juga belum selesai. Jadi tidak harus selalu menggunakan dana APBN. Tapi sudah tentu jangan melanggar aturan atau perundangan yang berlaku. BIG tetap yang akan. mengawasi pembuatan peta itu, dengan membuat standarnya terlebih dahulu," katanya.

               Selesaikan Konflik

Rakortek IGT tahap II ini menjadi bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Informasi Geospasial yang ke-48.

Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin mengatakan, pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) sesuai dengan Perpres No. 9 tahun 2016 merupakan instrumen pemanfaatan Informasi Geospasial (IG)  dalam  mendukung kebijakan Pembangunan Nasional dengan tujuan utama untuk  menyelesaikan permasalahan terkait konflik pemanfaatan ruang sehingga mendorong kepastian investasi.

Pelaksanaan PKSP difokuskan pada ketersediaan IG Tematik (IGT) dengan kualitas IG yang baik sehingga dapat diberbagipakaikan kepada seluruh pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan PKSP tahun 2016 dengan lokus P. Kalimantan telah menghasilkan 63 IGT terintegrasi dari seluruh K/L yang terlibat dalam pelaksanaan Perpres ini. "Ketersediaan IGT yang terintegrasi menjadi salah satu indikator keberhasilan Pelaksanaan PKSP," katanya.

Setelah menyelenggarakan kegiatan Kompilasi dan Integrasi di Pulau Kalimantan pada tahun 2016, fokus pelaksanaan tahun 2017 diutamakan pada upaya percepatan perwujudan satu peta melalui penyelesaian Kompilasi dan Integrasi di Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara serta memulai tahapan Sinkronisasi di Pulau Kalimantan.

Berdasarkan hasil kegiatan Kompilasi yang dilakukan pada Semester I Tahun 2017 di Sumatera dan Sulawesi, tentunya masih diperlukan perbaikan data geospasial yang membutuhkan komitmen dari para pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah. 

Untuk IGT yang sudah terintegrasi, perlu segera diberbagipakaikan melalui skema Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Hal-hal terkait akses pemanfaatan IGT harus segera diselesaikan untuk dapat digunakan dalam pembangunan nasional. Permasalahan keterbukaan atau interoperability barrier  seperti hak akses data, tarif, dan data security perlu segera dirumuskan penyelesaiannya.

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta akan berakhir pada tahun 2019 sehingga dipandang  penting untuk merumuskan keberlanjutan atau sustainability skema Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebagai implementasi penyelenggaraan IG Nasional sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2011. Pada saat ini, kita sedang dalam proses merumuskan dokumen rencana jangka panjang penyelenggaraan IG Nasional (Grand Design Kebijakan Satu Peta 2020-2036). 

Lingkup Perpres 9/2016 mencakup penyediaan IGT pada skala menengah 1:50.000 pada wilayah daratan. Tuntutan kebutuhan IGT ke depan pada IGT dengan skala informasi detil untuk pengelolaan sumberdaya di wilayah laut serta infrastruktur perkotaan yang tidak terbatas pada permukaan (surface), tetapi juga subsurface seperti untuk memenuhi kebutuhan pembangunan MRT.

Aspek penting lain dalam penyelenggaraan IG nasional ke depan adalah aspek Pembinaan Penyelenggaraan IGT sesuai UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Pada skema pembinaan penyelenggaraan IGT ke depan beberapa hal yang perlu diprioritaskan antara lain :

Kelembagaan pembinaan penyelenggaraan IGT pusat maupun daerah serta landasan hukumnya, Penganggaran dan pembiayaan penyelenggaraan IGT, Teknologi penyelenggaraan IG, dan Sumber daya manusia IG. ***

Dwi Putro Agus Asianto -
Karir di Harian Umum Suara Karya sejak 1992. Email:dwiputro2014@gmail.com
Editor :