logo

Pengawasan KY dan MA Terhadap Hakim Digugat

Komisi Yudisial (KY) dan pengawasan dari Mahkamah Agung (MA) pun seolah tidak berguna pula dalam menghentikan langkah-langkah suap “wakil” Tuhan di muka bumi itu.

JAKARTA (Suara Karya): Hakim dan panitera seolah tiada habis-habisnya dioperasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi. Susul-menyusul mereka di-OTT di berbagai tempat atau pengadilan. Dari Jakarta ke Bengkulu dan seterusnya. Seolah mereka tiada jera atau takut lagi terhadap KPK dan diadili sebagai pesakitan.

Komisi Yudisial (KY) dan pengawasan dari Mahkamah Agung (MA) pun seolah tidak berguna pula dalam menghentikan langkah-langkah suap “wakil” Tuhan di muka bumi itu. Mereka terus beraksi memperdagangkan hukum dan menjual putusan.

Ternyata   Indonesia   Corruption   Watch   (ICW)   juga   melihat   semakin   menggilanya sepakterjang  panitera  dan  hakim. ICW pun menyoroti  peran  KY. “Harus  lebih besar lagi peran dan kewenangani, kalau tidak penegakan hukum kita akan semakin kacabalau” kata peneliti ICW Aradila Caesar, Jumat (8/9/2017).

Selama ini KY hanya bisa bersifat pasif, menunggu laporan adanya pelanggaran yang dilakukan hakim. Tak heran hanya kasus-kasus selingkuh yang didapat KY.   Padahal, KY salah satu tugasnya adalah mengawasi peradilan. “Sifatnya KY kan pasif hanya menunggu laporan, jadi pengawasan aktif tidak bisa dilakukan,” ucapnya.

Ada juga persepsi bila hubungan MA dan KY selama ini tidak akur. Hal tersebut bisa dilihat dari kewenangan KY yang terus dikerdilkan. Dia pun merasa ada kesan bila MA tidak mau dicampuri urusannya oleh KY.

“MA terkesan tidak mau dicampuri oleh KY. KY harus masuk ke MA,  bukan  untuk ganggu independensi tapi menciptakan  peradilan  yang  lebih
bersih. Dalam satu sisi MA mau pengadilan bersih tapi dia tidak ada partner yang benar-benar mampu mendorong agenda pembaharuan di MA. Karena itu KY harus masuk,” tegasnya.

KPK menangkap hakim PN Bengkulu, Dewi Suryana, terkait dugaan suap. Di tahun 2016, Hakim Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Janner Purba dan Toton juga ditangkap KPK karena menerima suap atas kasus penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M Yunus di Bengkulu.Panitera pengadilan pun juga ditangkap KPK, yang terakhir adalah panitera PN Jakarta Selatan bernama Tarmizi.

Dalam catatan KY, pada 2016 saja ada 28 aparat pengadilan yang terkena OTT KPK. Mereka terdiri atas hakim, panitera, dan pegawai lainnya.

Menanggapi OTT-OTT itu, KY justrul menyesalkan.. Juru bicara KY, Farid Wajdi, mengatakan penangkapan ini adalah bukti bahwa sistem pengawasan di Mahkamah Agung tidak berjalan  baik.  "Baru sebulan  lalu panitera  pengganti  di PN  Jaksel  kena OTT  KPK (sudah ada yang ditangkap lagi)," kata Farid.

KY  mencatat   28   aparat   pengadilan   (hakim,   panitera,   dan   pegawai   lainnya)   yang terjaring   operasi   tangkap   tangan   KPK   sepanjang   2016.   Hal   ini   menunjukkan   bahwa penyebabnya bukan lagi karena oknum. “Ada sistem pembinaan yang tidak jalan di MA,"ujarnya.

Para aparat hukum yang tertangkap tak bisa lagi disebut “oknum” lantaran kejadian terus   berulang.   Rentang   waktunya   tidak   terpaut   jauh.   Dia   menilai   pimpinan   MA  perlu melakukan bersih-bersih dan pembenahan internal. "MA harus mampu meyakinkan dirinya dan publik bahwa perbuatan merendahkan profesi dan lembaga peradilan adalah perbuatan tercela," kata Farid.

KY adalah lembaga penjaga marwah hakim. Menurut Ketua KY periode 2010-2013, Eman Suparman, KY   saat   ini   seolah   diam   saja   melihat   banyaknya   hakim tertangkap  kasus korupsi.  KY yang  dipimpin  Aidul Fitriciada  Azhari  'kurang  galak'   alias macan   ompong.   "KY  pada   periode   ini   tak   memberikan   semacam   shock   therapy   kepada hakim. Akibatnya banyak hakim yang terjaring OTT," ujar Eman.

Menurut Eman. saat dirinya menjadi hakim sangat galak. Beberapa kali KY di bawah Eman Suparman dan Suparman Marzuki menggelar sidang etik hakim atau sidang majelis kehormatan hakim (MKH). Beragam hukuman pun dijatuhkan ke para hakim nakal. Mulai dari   pemecatan   hingga   skorsing   atau   non-palu.   

"Beda   dengan   zaman   saya   dengan   Pak Marzuki. Saya lihat KY saat ini  tak ada MKH, hakim pada di OTT," ujar Eman.

Seharusnya KY periode 2015-2020 lebih galak terhadap para hakim. Hal itu perlu dilakukan supaya hakim dan panitera jangan berani-berani melakukan praktik korupsi. Tidak itu saja, juga agar putusan hakim tidak terpengaruh intervensi duit, suap ataupun kekuasaan.

Hukum tidak boleh diperdagangkan atau dibeli dengan mudah oleh pemilik uang. Hukum harus tetap sebagai panglima penjaga keadilan.***

Wilmar Pasaribu
Editor :