logo

Charles Jones Mesang Divonis 4 Tahun Penjara

Majelis menyatakan terdakwa Charles Jones Mesang terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan korupsi
08 September 2017 19:58 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

JAKARTA (Suara Karya): Mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Charles Jones Mesang, menyatakan pikir-pikir dulu apakah akan mengajukan banding atau menerima vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor. “Saya pikir-pikir dulu Pak Hakim,” ujarnya.

Dia sebelumnya dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Dia dinyatakan  terbukti menerima uang korupsi dari Jamaluddien Malik melalui Achmad Said Hudri.

“Majelis menyatakan terdakwa Charles Jones Mesang terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan korupsi," ujar Ketua Majelis Hakim Handoyo di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Charles telah menyalahgunakan jabatannya sebagai anggota Komisi IX dan Banggar DPR untuk meloloskan permintaan Ditjen P2KTrans Kemenakertrans untuk menambah anggaran dana optimalisasi tahun anggaran 2014. Hakim juga menyebut Charles menerima duit suap Rp
9,75 miliar.

"Terdakwa menerima uang Rp 9,75 miliar. Perbuatan terdakwa selaku anggota Komisi IX dan Banggar menerima uang fee dari Jamaluddien Malik melalui Achmad Said Hudri Rp 9,75 miliar yang mana uang tersebut terkait Ditjen PK2Trans, padahal terdakwa seharusnya mengetahui patut menduga terkait jabatannya," beber majelis.

Dalam amar putusan majelis hakim disebut Charles terbukti meminta fee 6,5 persen kepada Achmad Said Hudri untuk meloloskan permintaan tambahan dana optimalisasi tahun anggaran 2014 sebesar Rp 175 miliar. Untuk memenuhi fee terdakwa itu, Achmad Said Hudri meminta fee 9 persen dari tiap kepala dinas kabupaten/kota/provinsi calon penerima tambahan bantuan tahun anggaran 2014.

Majelis hakim juga menyebut hal yang memberatkan Charles ialah tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Meski begitu, majelis hakim juga mempertimbangkan peran Charles sebagai justice collaborator, dan mengembalikan uang korupsi Rp 8,564 miliar.
 
"Pertama saat penuntutan 6 Juli sebesar Rp 1 miliar, kedua saat proses persidangan 25 Juli 2017 Rp 5 miliar, 26 Juli 2017 sejumlah Rp 1 miliar, 31 Juli Rp 1,314 miliar, dan 19 Agustus Rp 250 juta," kata Haryono.

Masih terkait korupsi, dua terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana  di  TV-RI dan  merugikan negara sebesar Rp 2 milyar, Hendrik Handoko  dan Ludy Eristasan dituntut hukuman selama dua tahun dan 1,5 tahun penjara

Para terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan dan pengganti Rp Rp 158 juta. Dalam requisitornya, jaksa antara lain  mengatakan, para terdakwa secara sah telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam UU No 31 tahun 1999  jo UU No.  20  tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi.

Hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan yang meringankan para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta mempunyai tanggungan keluarga. Terhadap tuntutan ini para terdakwa dan pengacaranya akan melakukan pledoi atau pembelaan, pekan depan.

Hendrik Handoko adalah rekanan/kuasa Direktur PT. A ManInternasional . Sedangkan Ludy Eristasan adalah pihak swasta. Keduanya  dipersalahkan korupsi pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 2 miliar.***