logo

KPK Periksa Setya Novanto Sebagai Tersangka

penyidik KPK melayangkan panggilan kepada Setya Novanto untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP pada Senin, 11 September 2017.

JAKARTA (Suara Karya): Ketua DPR Setya Novanto dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin. Hal itu diketahui setelah penyidik KPK melayangkan panggilan kepadanya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP pada Senin, 11 September 2017.

"Surat undangan untuk pemeriksaan sudah dikirim dua hari yang lalu. Setya Novanto akan diperiksa Senin, 11 September 2017," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Jumat (8/9/2017).

Belum bisa dipastikan apakah Setya Novanto bakal memenuhi panggilan tersebut. Pasalnya, kini Ketua DPR itu tengah mempraperadilankan KPK terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus e-KTP di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Novanto ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (17/7). Dia dijerat KPK terkait kapasitasnya sebagai Ketua Komisi II DPR periode 2009-2014. Dia diduga memiliki peran dalam setiap proses pengadaan e-KTP, mulai perencanaan, pembahasan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa melalui tersangka lainnya, Andi Narogong.

Sampai saat ini sudah tiga orang yang menjalani proses persidangan, yaitu dari unsur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto serta Andi Narogong dari swasta. Bahkan Irman dan Sugiharto telah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sidang perdana praperadilan Setya Novanto sendiri dijadwalkan dimulai Selasa (12/9), dipimpin hakim Cepi Iskandar. Menurut Ketua Dewan Kehormatan Golkar Agung Laksono  praperadilan diharapkan dapat membuktikan Setya tak bersalah dalam kasus tersebut.

"Saya berharap, dengan praperadilan ini, apa yang sering beliau katakan bisa dibuktikan, bahwa tidak bersalah. Itu harapan kami," ujar Agung.

Dia mengatakan sikap partainya dalam kasus ini adalah menyerahkan kepada mekanisme hukum yang tengah berjalan. Meski begitu, Agung mengaku yakin Ketua Umum Partai Golkar itu tak bersalah.

"Saya harus meyakini apa yang dikatakan beliau, peradilan itu suatu usaha yang dilindungi UU dan dibenarkan. Mudah-mudahan bisa terwujud sehingga bisa menyelesaikan apa yang selama ini dipertanyakan masyarakat," kata Agung.

Agung berharap praperadilan nantinya akan berjalan dengan lancar tanpa ada tekanan.Selain itu, dia berharap gugatan yang diajukan dapat diterima dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Kami harap praperadilan ini tak diganggu dengan tekanan-tekanan yang tidak perlu. Biarkan proses itu berlangsung lancar murni. Hasilnya betul-betul sesuai dengan hukum berlaku. Harapannya sama dengan Akbar Tandjung. Praperadilan ini bisa menyelesaikan masalah. Harapan kami, gugatan atau praperadilannya diterima," ujarnya. ***

Wilmar Pasaribu
Editor :