logo

Vonis Terdakwa Dengan Pasal Selundupan, Hakim PN Jakarta Selatan Diadukan ke KY

Majelis hakim pimpinan Iwan dinilai telah menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Bahkan majelis dituding telah menghukum terdakwa dengan Pasal 378 KUHP hasil “selundupan” majelis dan jaksa dalam perkara tersebut

JAKARTA (Suara Karya): Terdakwa Kunal Gobindram Nathani dan penasihat hukumnya Salamat Tambunan akan melaporkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial (KY) terkait vonis 4,5 tahun ditambah denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Pasalnya, majelis hakim pimpinan Iwan dinilai telah menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Bahkan majelis dituding telah menghukum terdakwa dengan Pasal 378 KUHP hasil “selundupan” majelis dan jaksa dalam perkara tersebut. Sebab, Pasal 378 KUHP yang disebutkan majelis hakim terbukti secara sah dan meyakinkan dilanggar terdakwa itu tidak pernah diproses verbal oleh penyidik kepolisian. Pasal tersebut tidak terdapat sama sekali dalam laporan polisi (LP), surat perintah dimulai penyidikan (SPDP), sprindik, kesimpulan analisa yuridis. Tidak itu saja, saksi-saksi pun tidak pernah diperiksa berdasarkan Pasal 378 KUHP. Tidak ada pula korban
penipuan dalam kasus Kunal.

Majelis hakim PN Jakarta Selatan pimpinan Iwan menjatuhkan hukuman 4,5 tahun ditambah denda terhadap terdakwa Kunal, Kamis lalu. Dia dinyatakan terbukti secara sah melanggar Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang TPPU. Kalau pada akhirnya majelis hakim memutuskan terdakwa telah melakukan perbuatan kumulatif yaitu penipuan (Pasal 378)  dan  tindak pidana pencucian uang, tentu saja terdakwa dan penasihat hukumnya merasa pihaknya telah dizolimi dan dikriminalisasi oleh majelis hakim.

“Hakim itu seharusnya kan menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal dan ancaman yang diajukan penyidik dan oleh jaksa. Dalam kasus klien kami ini, penyidik tidak pernah mengajukan Pasal 378 KUHP tetapi ironisnya Kunal  dihukum dengan Pasal 378 yang muncul di pengadilan
saja,” ujar Salamat di Jakarta, Jum'at.

Atas tindakan zolim dan kriminalisasi majelis hakim tersebut, Salamat mengharapkan KY segera menindaklanjuti pengaduannya agar kasus tersebut cepat tuntas dan tidak menjadi bahan lucu-lucuan bagi khalayak. “Terus terang kita merasa anehlah mendengar hakim sampai
memutus perkara tanpa dasar hukum yaitu pasal yang sama sekali tidak diajukan penyidik,” ujarnya.

Jaksa Sangadji  sebelumnya menuntut 10 tahun dan denda Rp 3 miliar terhadap  Kunal. Oleh JPU terdakwa dinyatakan telah terbukti melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke (1e) dan Pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU.

Selain mengadu ke KY, Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Kunal dan penasihat hukumnya juga akan mengajukan banding atas vonis majelis hakim yang salah “alamat” itu. Bahkan dengan upaya banding tersebut diharapkan tindakan
majelis hakim mengabaikan fakta-fakta persidangan dan penyelundupan pasal dapat terbongkar dan dituntaskan sesuai prosedur yang berlaku.

Menurut Salamat, pihaknya sangat kaget begitu hakim menyatakan kliennya terbukti bersalah. Kekagetan tersebut muncul karena terdakwa telah memenuhi kewajiban/hutang ke Bank of India Indonesia (BoII)  sebagaimana didakwakan jaksa. Keheranan terdakwa dan pembela semakin menjadi-jadi karena terdakwa dihukum dengan tindak pidana yang tak pernah dilakukan.

Lebih lanjut Salamat mengatakan, selama persidangan kasus kliennya tidak seorang pun saksi yang menguatkan dakwaan atau tuntutan jaksa. Tidak ada pula saksi yang memberi keterangan adanya tindak pidana penipuan. “Ironisnya, hakim “berhalusinasi” menciptakan seolah-olah terdakwa Kunal melakukan penipuan dan pencucian uang dalam pencairan/kliring bilyet giro,” kata Salamat. Kunal yang didakwa melakukan penggelapan juga akhirnya melakukan tipu daya atau memperdaya entah siapa di mata majelis hakim.

Di samping vonis “tanpa” pasal itu, Salamat juga menyesalkan sikap hakim yang dengan arogan dengan mengusir wartawan dari ruang sidang. “Saya curiga terhadap hakim. Pengalaman saya, belum pernah wartawan diusir dari ruang sidang terbuka untuk umum. Dalam hal ini hakim berarti keberatan diliput sidangnya?. Pengunjung pengadilan lainnya saja bisa mengikuti jalannya persidangan, apalagi wartawan. Hakim itu seharusnya dilaporkan ke polisi  karena diduga telah melanggar UU No 40 tahun 1999 tentang Pers,” ujar Salamat. ***

Wilmar Pasaribu
Editor :