logo

Membangun Jaringan Keluarga Sejahtera

Membangun Jaringan Keluarga Sejahtera

Keikutsertaan Presiden RI pada penandatanganan Deklarasi Kependudukan Dunia, diikuti langkah drastis yang sangat strategis. Yakni diresmikannya pembentukan BKKBN pada tahun 1970, sebagai wadah untuk menangani masalah KB dan pembangunan keluarga sejahtera di Indonesia.

Oleh: Haryono Suyono

Dalam keadaan budaya bangsa yang begitu kental dan dengan kepercayaan pada keluarga dengan banyak anak, pada tahun 1967 Presiden RI yang kedua, HM Soeharto, secara berani memberikan persetujuan pada Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin mengawal organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang Keluarga Berencana yaitu PKBI, menjadi penyelenggara Konferensi Kependudukan Dunia di Jakarta. Selanjutnya, reaksi positif terhadap hasil-hasil Konferensi Dunia itu ditindaklanjuti dengan bergabungnya Presiden RI dengan Para Pemimpin Dunia pada tahun 1969 menyerukan agar dunia melaksanakan pembangunan semesta berencana dengan memberi perhatian yang tinggi pada upaya pengembangan sumberdaya manusia dengan menganjurkan, agar setiap keluarga ikut dalam KB.

Keikutsertaan Presiden RI pada penandatanganan Deklarasi Kependudukan Dunia itu diikuti oleh langkah drastis yang sangat strategis, yaitu diresmikannya pembentukan BKKBN pada tahun 1970, sebagai wadah untuk menangani masalah KB dan pembangunan keluarga sejahtera di Indonesia. Keputusan politik yang strategis itu manjadi awal dari upaya pembangunan berencana di Indonesia yang memberi bobot yang sangat tinggi pada pembangunan sumberdaya manusia sebagai pemeran pembangunan jangka pendek dan panjang.

Secara sistematis direncanakan dan dilaksanakan pembangunan sumberdaya manusia secara sungguh-sungguh. Di samping setiap keluarga secara sukarela dihimbau ikut program KB, yang dimulai di enam provinsi di Jawa-Bali.

Presiden membangun SD melalui program khusus yang disebut Inpres SD di seluruh pelosok Tanah Air. Inpres SD itu diikuti dengan Inpres SMP, kemudian Inpres SMA. Bagi anak-anak keluarga miskin yang tidak bisa dengan mudah ikut sekolah, Presiden mendirikan Yayasan Supersemar guna memberi bantuan kepada anak-anak keluarga miskin, agar bisa sekolah di SD, SMP dan kemudian SMA. Pada tahapan berikutnya, karena sekolah SMA tidak memberikan jaminan untuk segera mendapatkan pekerjaan, maka didirikan banyak sekali sekolah kejuruan, yaitu SMEA, Sekolah Teknik dan lainnya. Beasiswa Supersemar diberikan dalam jumlah yang melimpah untuk anak-anak yang memasuki sekolah kejuruan itu.

Lebih dari itu, anak-anak keluarga yang ikut KB dan sekolah di sekolah kejuruan secara khusus mendapatkan Beasiswa Supersemar.  Sehingga,  kedua orang tuanya dengan lebih mudah bisa membangun keluarganya karena bisa mengatur jumlah anak-anaknya.  Agar anak-anak bisa segera sekolah di sekolah kejuruan dan langsung dengan mudah bisa bekerja. Keluarga miskin dengan mudah bisa meningkat secara mandiri menjadi keluarga yang lebih bahagia dan sejahtera.

Dalam keterpaduan seperti itu tahap demi tahap program KB dikembangkan dari pendekatan klinik menjadi pendekatan kemasyarakatan dengan jangkauan yang diperluas mencakup seluruh Provinsi di Indonesia sekitar tahun 1978-1979. Mulai tahun 1980-an secara luas pendekatannya hampir murni merupakan pendekatan kemasyarakatan yang dengan dukungan Menteri Dalam Negeri dengan seluruh Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab operasional dengan komitmen yang tinggi.

Keberhasilan KB menjadi salah satu dari keberhasilan setiap Bupati/Walikota sehingga gerakan resmi para pejabat bersambung menjadi gerakan masyarakat yang sangat luas. Jaringan KB resmi melalui klinik berkembang menjadi Jaringan melalui instansi resmi dan jaringan informal melalui lembaga Pos KB Desa yang dikelola oleh para peserta KB dan relawan yang tidak dibayar oleh pemerintah tetapi bekerja sukarela dengan komitmen yang sangat tinggi.

Jaringan itu makin kuat setelah pada tahun 1983-an terbentuk Posyandu di setiap desa. Program KB mulai dipadukan tidak saja oleh jajaran Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kesehatan, tetapi juga oleh Departemen Pertanian dan Departemen Koperasi melalui persetujuan perayaan bersama pada setiap hari jadinya. Perayaan bersama itu disebut sebagai gerakan Pertasi Kencana, yaitu Pertanian, Koperasi dan Keluarga Berencana, suatu gerakan strategis untuk menarik sebanyak mungkin petani menjadi anggota KB yang setia dan petani yang hidup gotong royong dalam sistem koperasi yang saling membantu dan saling berbagi untuk menjadi keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Dengan sabar dan komitmen yang tinggi Presiden RI hadir dan memimpin pemberian motivasi yang sangat tinggi terhadap jaringan pertanian yang anggotanya sangat banyak dan berakar di tingkat pedesaan, anggota koperasi yang tumbuh dengan baik dan mendapat dukungan dari pemerintah berupa kemudahan kredit untuk modal usaha dan dukungan pemberdayaan sumber daya manusia yang sangat bersahabat serta keikut sertaan dalam KB yang mengarah para usaha membangun keluarga dengan tekad untuk hidup makin sehat, sejahtera dan ceria dengan motivasi pendidikan yang dibantu dengan sangat tinggi sampai ke tingkat perguruan tinggi yang tersebar luas di tanah air.

Pada jaringan pertanian, pemerintah memberi bantuan pendampingan dengan para petugas penyuluh pertanian yang ampuh hingga hampir di semua desa membentuk kelompok tani yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian yang menguasai seluk beluk pertanian, perikanan dan peternakan yang siap mendampingi rakyat di pedesaan. Jaringan KB yang berkembang menjadi Jaringan Kelompok Akseptor KB dan kemudian mejadi Kelompok Keluarga Sejahtera yang berkembang marak menjadi sekitar 600.000 kelompok yang tersebar di seluruh pelosok desa. Kedua anggota jaringan itu ketika berkumpul sudah merupakan mayoritas warga dari sekitar 60.000 desa di Indonesia. Ditambah lagi warga yang relatif baru anggota koperasi yang ditumbuhkan dengan dukungan KUD di seluruh Inonesia. Maka dari tiga institusi itu merupakan bagian yang sangat besar dari padangan keluarga dari seluruh Indonesia.

Dengan dukungan PKK yang ada di semua desa di Indonesia, maka jaringan keterpaduan itu menjadi bagian dari mayoritas keluarga Indonesia yang secara sistematis tahap demi tahap, anak-anaknya bisa berkembang melalui sistem pendidikan berjenjang yang fasilitas dan infrastruturnya dibangun dengan kecepatan tinggi. Komitmen melalui jaringan dengan anggota petani, akseptor KB dan anggota koperai itu, pada tahun 1993-1994 ditambah program khusus yang menangani keluarga miskin melalui Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Inpres Keluarga Sejahtera (IKS) mengantar keluarga Indonesia menjadi keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera serta tidak miskin lagi.***

Prof. Dr. Haryono Suyono, Mantan Menko Kesra dan Taskin RI

Budi Seno P Santo
Wartawan Suara Karya sejak tahun 2005. Pernah meraih penghargaan jurnalistik M Husni Thamrin Award tahun 2008
Editor : Gungde Ariwangsa SH