logo

Wiranto Nilai  Pengusiran Dubes Myanmar Tidak Tepat

Wiranto Nilai  Pengusiran Dubes Myanmar Tidak Tepat

Menko Polhukam Wiranto (Antara)
Kalau duta besarnya ditarik balik dan tidak ada hubungan diplomatik, nanti mau mengirimkan bantuan pakai apa?" kata Menko Polhukam

JAKARTA (Suara Karya):  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai pengusiran Duta Besar Myanmar untuk Indonesia merupakan tindakan yang tidak tepat.

"Kalau duta besarnya ditarik balik dan tidak ada hubungan diplomatik, nanti mau mengirimkan bantuan pakai apa?" kata Menko Polhukam di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Selasa (5/9), menanggapi permintaan sejumlah tokoh dan kelompok masyarakat kepada pemerintah agar memutus hubungan diplomatik Indonesia dengan Myanmar, sebagai akibat terjadinya krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan selain membuat hubungan diplomatik kedua negara meregang, pengusiran Duta Besar Myanmar dari Indonesia tentu juga akan mempersulit warga Rohingya.

"Pengungsi Rohingya itu posisinya membutuhkan bantuan, tapi jadi susah kalau begitu," kata dia.

Terkait krisis kemanusiaan ini, Menko Polhukam menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak hanya diam.

Pemerintah, melalui Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah menemui Konselor Negara Republik Persatuan Myanmar Aung San Suu Kyi yang juga Pemimpin Partai Liga Demokrasi Nasional, untuk mencoba menghentikan penyerangan terhadap etnis minoritas di Myanmar tersebut, jelas Wiranto.

"Jadi jangan ditanggapi dengan emosi. Harus bijak dan cerdas. Kita sudah berbuat banyak untuk peristiwa kemanusiaan di Myanmar," kata Menko Polhukam seperti dikutip Antara.

Sementara itu Dewan Pimpinan Pusat Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (DPP Bakomubin) mengapresiasi pemerintah Indonesia yang menugaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menemui otoritas Myanmar sebagai bagian dari inisiatif menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingnya.

"Kami mendukung dan memberikan apresiasi terhadap pemerintah Indonesia," kata Ketua Umum DPP Bakomubin Deddy Ismatullah lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (5/9).

Dia mengatakan Indonesia sesuai amanat konstitusi menganut politik yang bebas dan aktif. Sebagai negara besar di wilayah Asia Tenggara dan berpenduduk Muslim terbesar di dunia Indonesia harus ada di garis depan membela etnis Rohingya yang mengalami penindasan junta militer Myanmar berikut masyarakat sipil bersenjatanya.

Pemerintah, kata dia, harus mengambil inisiatif dan peran maksimal untuk mendorong, melakukan koordinasi regional ASEAN guna menghentikan aksi-aksi di luar batas kemanusiaan terhadap Rohingya.

Indonesia, lanjut dia, bisa menjadi sektor pemimpin untuk mendorong keluarnya sanksi dan tindakan tegas terhadap pemerintah Myanmar.

Deddy Ismatullah mengatakan pemerintah Myanmar harus segera menghentikan kejahatan kemanusiaan rezim militer dan oknum biksu radikal Wirathu terhadap etnis Muslim Rohingnya.

Dia juga mendesak Myanmar untuk merehabilitasi korban-korban tindakan kriminal dari kalangan Rohingya dengan jaminan ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, pangan dan papan dalam waktu segera atau selambat-lambatnya akhir Desember 2017.

"Apabila Myanmar tidak segera menghentikan dan melakukan rehabilitasi, maka mendesak Mahkamah Internasional PBB agar memberikan sanksi, bahwa pemerintah Myanmar, telah melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan. Sementara hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi agar dicabut atau ditinjau kembali," kata dia. ***

 

Dwi Putro Agus Asianto -
Karir di Harian Umum Suara Karya sejak 1992. Email:dwiputro2014@gmail.com
Editor :