logo

Memberi Bekal Untuk Berbuat Positif

Memberi  Bekal  Untuk Berbuat Positif

Berkat komitmen tinggi dari Presiden, sikap positif para pejabat, jaringan kuat dan rapi, kerja gotong royong, cerdas, keras dan konsisten program Keluarga Berencana, (KB) menjadi gerakan yang berhasil dengan baik meningkatkan keluarga prasejahtera menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Oleh: Haryono Suyono

Keluarga Berencana (KB) di Indonesia diperkenalkan sejak tahun 1970 sebagai program dan kemudian berkembang menjadi Gerakan Masyarakat yang gegap gempita sejak tahun 1983. Salah satu sebabnya adalah bahwa sejak awal masyarakat luas diajak ikut serta memiliki program itu dan diberi kesempatan melaksanakan dengan cara-cara yang luwes di desanya masing-masing. Kantor BKKBN di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi petunjuk agar bersifat longgar memberi kesempatan pada masyarakat mencari cara yang bagi mereka mudah diterima dan nyaman.

Bahkan kalau perlu mengganti istilah-istilah ilmiah yang bersifat baku dengan nama lokal yang enak didengar dan diingat rakyat banyak Sejak tahun 1970 itu program KB yang baru telah menganut kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sebagai bagian yang penting dalam program maha besar yang dianut pemerintah. Kepala BKKBN pertama, Almarhum dr. Suwardjono Surjaningrat, seorang dokter angkatan darat yang ahli kandungan mendapat dukungan ahli komunikasi dari Departemen Penerangan, yang dengan gigih memperkenalkan program KB melalui jalur komunikasi massa yang luas.

Dalam waktu singkat program KB mendapat perhatian kalangan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, menyebar luas dan sampai ke masyarakat di kota dan desa. Tahap awal program KB dilaksanakan pada enam provinsi di Jawa Bali, dengan mengembangkan kegiatan operasionalnya melalui pendekatan klinik pemerintah dan dibantu oleh beberapa lembaga swasta, utamanya PKBI, yang bergerak melalui klinik swasta. Keterbatasan cakupan wilayah itu tidak berlangsung lama.

Pada akhir tahun 1972 datang tokoh baru yang segera mendapat kepercayaan mempersiapkan perluasan program melalui pendekatan pedesaan dengan suatu program studi pengembangan dibantu donor dengan sangat kuat. Pendekatan pedesaan itu memperluas pendekatan klinik menjadi pendekatan keluarga, sehingga wilayah program pada tahun 1974 diperluas ke 11 provinsi di luar Jawa Bali dengan sasaran keluarga. Pendekatan studi pengembangan KB Desa itu tidak berlangsung lama, pada tahun 1978 sudah dianggap berakhir dan menjadi bagian kegiatan operasional program secara nasional.

Pimpinan BKKBN menunjuk Deputi Penelitian sebagai Pimpinan Studi Pengembangan KB Desa menjadi Deputi Operasional. Satu tahun kemudian Program KB diperluas menjadi program nasional mencakup semua provinsi di seluruh Indonesia. Program KB sekaligus mengubah pendekatannya menjadi pendekatan masyarakat yang luas dengan mengembangkan jaringan kemasyarakatan dengan mengikutsertakan lembaga sosial masyarakat dengan dedikasi yang sangat tinggi sebagai unit pelaksananya.

Program KIE yang semula berfungsi memberitahukan kepada masyarakat luas akan adanya pelayanan KB melalui klinik, berubah menjadi program KIE yang dikelola secara massal dan personal dengan memperkuat Petugas Lapangan KB (PLKB) yang handal dengan tugas rangkap yang luar biasa. Melalui dukungan komitmen yang tinggi, para PLKB dan jajaran kantor BKKBN di semua lini ditugaskan membangun jaringan komitmen pada tingkat lapangan yang solid. Jaringan itu dikembangkan agar memiliki komitmen seakan program makin berubah menjadi gerakan masyarakat yang luas.

Bidang KIE ditugasi membangun norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera yang akhirnya diusahakan menjadi budaya bangsa. Gerakan KIE merambah melalui media tradisional yang mendukung upaya pemerintah sebagai bagian dari kegiatan budaya rakyat seperti wayang, ketoprak, musik, gamelan, tarian dan ritual keagamaan serta kegiatan lain seperti memberi tanda lalu lintas di jalan, hiasan di gang-gang dan rumah penduduk. Bahkan akhirnya gambar dua anak yang disayang kedua orang tuanya dituangkan pada mata uang lima rupiah yang dimiliki oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Lagu-lagu dan tarian serta ritual KB tidak lagi menjadi monopoli pemerintah tetapi menjadi bagian dari ritual budaya bangsa. Program KB seakan sudah menjadi bagian dari budaya bangsa yang sebagian dari kegiatannya dilaksanakan secara mandiri. Setelah melihat hasil Sensus Penduduk tahun 1980 program KB belum menunjukkan hasil yang memuaskan, maka Pimpinan baru pada tahun 1983 meminta ijin kepada Presiden,  agar sasaran program menurunkan fertilitas 50 persen pada tahun 2000 dipercepat sepuluh tahun untuk merangsang urgensi agar semua kalangan bekerja dengan komitmen yang tinggi, cerdas, keras dan konsisten dengan mengikutsertakan semua kekuatan masyarakat luas.

Tugas bidang KIE diperluas membangun jaringan masyarakat yang luas sampai ke akar rumput dengan komitmen politik yang tinggi disertai kepercayaan baru bahwa masyarakat harus mampu menjadi pelaksana operasional yang kuat di tengah masyarakat di desanya. Kepercayaan kepada masyarakat luas itu mendapat sambutan yang hangat karena semua jaringan KIE tidak saja membawa tokoh pemerintah muncul pada layar TV, atau pidato di radio, atau menjadi berita di surat kabar, tetapi tokoh-tokoh masyarakat dimunculkan sebagai tokoh terhormat seperti pemilik program yang makin berubah menjadi gerakan masyarakat dengan dinamika tinggi merambat ke desa dengan gegap gempita. BKKBN sebagai aparat pemerintah difungsikan “memberi dukungan” dengan komitmen dan sikap gotong eoyong yang sangat tinggi serta selalu siap membantu rekan relawan di lapangan hampir dengan spontan tanpa birokrasi yang berbelit. Pimpinan BKKBN menggariskan pendekatan dukungan positif kepada kegiatan operasional relawan. Bahkan sering terjadi para petugas resmi harus mundur kalau suatu daerah sedang digarap dengan intensif oleh relawan yang komitmennya tinggi. Secara periodik diadakan pertemuan konsultasi bukan untuk menilai atau mencari kesalahan pekerjaan yang dilakukan oleh relawan tetapi melihat dukungan yang diperlukan agar kerja relawan makin lancar dalam melaksanakan kegiatannya di lapangan.

Relawan desa diberikan penghargaan yang wajar dan disiarkan secara luas melalui media massa sehingga makin timbul kegairahan masyarakat ikut serta dalam gerakan yang makin luas cakupan dengan variasi menarik yang muncul dari setiap daerah. Pimpinan Lembaga yang memberikan dukungan diberikan penghargaan yang langsung ditanda tangani oleh Presiden. Bahkan tidak jarang Pimpinan Lembaga yang sangat menonjol diajak beraudiensi melapor langsung kepada Presiden RI. Semua kegiatan positif itu ditayangkan melalui media massa secara luas sehingga tumbuh budaya gotong royong membantu pelaksanaan gerakan KB secara ikhlas. Hal-hal negatif yang timbul di lapangan diselesaikan secara profesional dengan cepat sehingga tidak menjadi isu negatif yang merugikan program.

Berkat komitmen yang sangat tinggi dari Presiden, sikap positif para pejabat, jaringan yang kuat dan rapi, kerja gotong royong, cerdas, keras dan konsisten dengan tetap teguh dengan tujuan yang akan dicapai, akhirnya program menjadi gerakan yang membudaya dan berhasil dengan baik meningkatkan keluarga prasejahtera menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Program KB di Indonesia mendapat penghargaan Manajemen Awards Internasional selama tiga tahun berturut-turut di tahun 1980-an.

(Prof. Dr. Haryono Suyono, mantan Menko Kesra dan Taskin RI).

Budi Seno P Santo
Wartawan Suara Karya sejak tahun 2005. Pernah meraih penghargaan jurnalistik M Husni Thamrin Award tahun 2008
Editor : Gungde Ariwangsa SH