logo

Membangun Logistik Lancar dan Aman

Membangun Logistik Lancar dan  Aman

Pelaporan logistik itu agar canggih harus bersifat sederhana dan menuntun kepada suatu aksi, untuk tetap mempertahankan persediaan yang baik dan lancar.

Oleh: Haryono Suyono

Sejak tahun 1983 sampai sekitar 17 tahun kami diberi tanggung jawab sebagai Kepala BKKBN, maka semua pengalaman sebelumnya, selama sepuluh tahun menjabat sebagai pejabat eselon I, yaitu lima tahun sebagai Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan serta lima tahun sebagai Deputi Bidang Operasional. Kami merenung dan menganalisis bersama seluruh jajaran secara cermat. Segera kami kumpulkan staf senior, para ahli dan konsultan untuk merundingkan strategi yang paling tepat guna mengelola Program KB yang terbaik agar keluarga Indonesia segera bisa membangun dan menikmati budaya baru dengan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, yang dengan jumlah anak wajar bisa secara sistematis dan nyaman menyiapkan generasi dan keluarga masa depan yang baru, lebih berkualitas, bahagia dan sejahtera. Keluarga Indonesia baru yang memiliki komitmen tinggi untuk mempertahankan NKRI dan sanggup membangunnya menjadi negara dan bangsa berdasarkan Pancasila yang terhormat, unggul, bahagia dan sejahtera.

Salah satu pengalaman menarik adalah bahwa untuk suatu program KB yang berhasil perlu dijamin logistik yang aman, lancar dan mudah di akses. Agar logistik, utamanya penyediaan kontrasepsi di tingkat desa aman dan lancar perlu adanya pelaporan dari setiap gudang yang akurat. Laporan Gudang itu perlu ditingaklanjuti dengan cepat agar penyediaan pada setiap tingkat menjamin tingkat yang ada di bawah tanggung jawabnya. Pelaporan logistik itu agar canggih harus bersifat sederhana dan menuntun kepada suatu aksi untuk tetap mempertahankan persediaan yang baik dan lancar. Biarpun pada tahun 1970-2000 belum ada internet, tetapi dengan sistem Pos Kilat BKKBN telah mengembangkan laporan otomatis dari setiap Gudang Logistik di Kabupaten. 

Untuk itu dikembangkan oleh Drs. H. Moebramsjah, Kepala Biro yang pada akhir masa jabatannya pernah dipercaya menjadi Duta Besar RI di Irak. Oleh beliau dikembangkan rumus “6336”, enam bulan persediaan logistik di provinsi, tiga bulan di kabupaten, tiga bulan di kecamatan dan enam bulan di desa. Kalau jumlah persediaan di gudang setempat kurang dari jumlah itu, jajaran atasnya otomatis mengirim tambahan logistik tanpa permintaan dari lapangan. Melalui kombinasi dukungan komitmen politik yang sangat tinggi, pimpinan yang tanggap, sahabat dari berbagai kalangan yang luas, staf yang bekerja cerdas dan keras, serta manajemen pelayanan dengan moto “memberi” yang ikhlas, pelayanan “KB disuguhkan kepada rakyat di desa sebagai peristiwa pembangunan yang ceria tanpa kesan masyarakat dianggap sakit dan perlu ditolong”, tetapi masyarakat ikut serta dalam gerakan yang maha dahsyat dan populer, sehingga hanya dalam waktu enam tahun peserta KB di Indonesia melesat dan mengangkat Indonesia menjadi juara dunia.

Dengan rumus dan tanggap logistik yang tinggi itu program KB tidak pernah kekurangan alat kontrasepsi di tingkat desa. Akibatnya hampir tidak ada keluhan atau seorang akseptor yang berhenti di tengah jalan karena kehabisan pil atau spiral. Karena itu program bisa berjalan lancar dan tingkat kesertaan KB berlangsung dengan baik. Sebagai akibat positif dari jaringan logistik yang lancar itu program KB berhasil dengan baik. Pada tahun 1989 Presiden HM Soeharto mendapat penghargaan dunia yang diberikan langsung oleh Sekjen PBB di New York, UN Population Awards.

Sejak saat itu Indonesia menjadi pusat perhatian dunia dan puluhan Pemimpin Dunia berdatangan ke Indonesia untuk belajar dan mengirim tenaga seniornya berlatih manajemen gerakan KB di Indonesia. Secara resmi sesudah itu di kembangkan pembangunan keluarga sejahtera dengan memadukan kegiatan dari Departemen Pertanian, Departemen Koperasi dan BKKBN dalam satu kesatuan Pestasi Kencana yang setiap tahun mengadakan peringatan Hari Jadinya bersama-sama. Pada tahun 1990 mulai dikembangkan dukungan Payung Hukum dengan mempersiapkan UU Pembangunan Keluarga yang di sahkan pada tahun 1992.

Pada tahun 1993 ditetapkan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional untuk mengenang kembalinya keluarga Indonesia bersatu kembali pada tanggal 29 Juni 1949 di Ibu Kota RI yang dipindah di Yogyakarta dan daerah lainnya setelah keluarga Indonesia mengungsi dan berjuang bergerilya dari berbagai desa di pegunungan gara-gara pada bulan Desember 1948 Indonesia diduduki kembali oleh Kolonial Belanda. Sejak tahun 1993 itu keluarga Indonesia dipersiapkan menjadi pelaku pembangunan dengan belajar menabung dan mulai dilatih dengan ketrampilan dan melakukan upaya mengurangi kesenjangan dengan gerakan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan keluarga miskin di seluruh tanah air.

Keluarga miskin yang mulai belajar menabung di beri kesempatan mengambil kredit dan diajari belajar berusaha dalam sistem gotong royong,  sebagai awal memperkenalkan keluarga yang belajar itu akhirnya bisa diajak menjadi pengusaha melalui gerakan Koperasi. Sekali lagi logistik untuk pinjaman itu di jamin oleh Bank BNI melalui dana yang disediakan oleh Konglomerat yang memberi bantuan kepada BKKBN melalui Yayasan yang kemudian dibentuk untuk itu. Tidak kurang dari 13,6 juta keluarga miskin mulai memiliki buku tabungan dan sebanyak 10,3 juta keluarga mulai diberi kepercayaan oleh Bank BNI sebagai nasabah untuk mulai usaha mikro dan kecil.

Gerakan keluarga sejahtera itu diiringi dengan upaya pengentasan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pada sekitar 22.000 desa menurut Inpres Desa Tertinggal. Sayang pada tahun 2000-an program itu dihentikan karena dianggap sebagai bagian dari kampanye Orde Baru. Kalau sekarang dikembangkan upaya mengirim dana modal ke desa dalam jumlah milyar rupiah, sesungguhnya usaha yang dimulai sekitar awal tahun 1990-an itu merupakan pembangunan keluarga yang maha dahsyat yang pesertanya adalah keluarga prasejahtera atau keluarga miskin yang percaya pada norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, siap membangun atas dasar Pancasila,  melalui upaya gotong royong berbasis pada kelompok-kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), kemudian dimodifikasi menjadi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di desa,  yang pesertanya tidak saja para peserta KB, tetapi keluarga miskin yang memerlukan bantuan pemberdayaan.

Dengan sabar kelompok itu bisa dikembangkan menjadi kelompok koperasi yang kuat dan saling “memberi” perhatian, peduli dan mendukung pemberdayaan sesamanya. Semoga sisa-sisa semangat kebersamaan itu bisa dilanjutkan melalui pembangunan keluarga atas dasar Pancasila dengan pola gotong royong yang kental dan budaya “memberi” secara ikhlas dari yang mampu kepada mereka yang siap berjuang untuk masa depan Indonesia dan keluarganya yang jaya dan sejahtera. Sayang usaha gotong royong itu tidak berlanjut.

(Prof. Dr. Haryono Suyono, mantan Menko Kesra dan Taskin RI).

Budi Seno P Santo
Wartawan Suara Karya sejak tahun 2005. Pernah meraih penghargaan jurnalistik M Husni Thamrin Award tahun 2008
Editor : Gungde Ariwangsa SH