11 January 2017 14:16 WIB
Editor : Bayu Legianto

BEM PTAI Tuding Aksi Demo 121 Berlebihan

BEM PTAI Tuding Aksi Demo 121 Berlebihan

JAKARTA (SK) - Forum Komunikasi (Forkom) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) menilai rencana aksi demonstrasi yang akan digelar BEM-SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) pada 12 Januari mendatang sebagai tindakan berlebihan.

"Mahasiswa sebagai tandem kritis pemerintah seharusnya bisa bersikap adil. Jika yang diprotes soal kenaikan harga barang, tetaplah fokus. Jangan tiba-tiba bikin seruan Reformasi Jilid II," kata Presidium Nasional Forkom BEM PTAI, Najmutsakib dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (11/1).

Najmutsakib mengakui konsolidasi demokrasi harus dikawal untuk pendewasaan. Namun, ia berharap rencana aksi demo besok tidak diseret-seret oleh para pihak yang dapat memantik disintegrasi bangsa. “Kalau sedikit-sedikit revolusi atau reformasi, kita kan jadi curiga. Jangan-jangan aksi ini sudah dipolitisir," ujarnya.

Meski demikian, Najmusakib menjelaskan Forkom BEM PTAI mengimbau mahasiswa untuk tetap independen dan kritis dalam menyuarakan aspirasi rakyat. "Pemerintah pun harus mempunyai sensitifitas sosial agar segala persoalan yang terjadi di masyarajat tidak menjadi bola salju, yang semakin hari semakin membesar. Pemerintah tak boleh hanya saling tuding tanpa ada solusi yang jelas," kata Najmusakib.

Dia berharap kaum intelektual tidak menanggalkan idealismenya hanya untuk kepentingan sesaat. "Kita harus berfikir jernih dan menetralkan setiap gejolak agar tidak dimanfaatkan oleh oknum sesat yang hanya memecah bangsa," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, BEM SI berencana akan menggelar aksi demo pada 12 Januari mendatang. Berbagai macam problema bangsa akan disampaikan kepada pemerintah. Koordinator Pusat BEM se-Indonesia Bagus Tito Wibisono mengatakan, mahasiswa dan rakyat tak boleh diam dalam melihat persoalan yang menimpa negara ini. Sebaliknya, mahasiswa harus bangkit dan bersatu dengan membawa spirit untuk menyampaikan persoalan bangsa kepada pemerintah.