logo

DPR Dukung Dewan Pers Tertibkan Media Online

DPR Dukung  Dewan Pers Tertibkan Media Online

JAKARTA (SK) - Ketua Komisi X DPR RI Abdul Kharis Almarsyhari menyatakan dukungannya terhadap upaya Dewan Pers untuk melakukan uji kompetensi bagi wartawan Indonesia. Sebab, dengan menjamurnya media online saat ini banyak berita-berita bohong atau palsu (hoax) yang meresahkan masyarakat dan pemerintah.

JAKARTA (SK) - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almarsyhari menyatakan dukungannya terhadap upaya Dewan Pers untuk melakukan uji kompetensi bagi wartawan Indonesia. Sebab, dengan menjamurnya media online saat ini banyak berita-berita bohong atau palsu (hoax) yang meresahkan masyarakat dan pemerintah.

"DPR mendukung upaya kompetensi yang akan dilakukan oleh Dewan Pers tersebut untuk mengetahui siapa wartawan yang professional dan yang abal-abal," kata Abdul Kharis kepada wartawan dalam diskusi ‘News or Hoax’ bersama Menteri Kominfo RI Rudiantara, Ketua Dewan Pers Yosep 'Stanly' Adi Prasetyo, di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/1).

Kharis juga mengungkapkan dalam hal ini DPR juga tidak menginginkan adanya intervensi antara media satu dengan yang lain. Diharapkan, dengan uji kompetensi tersebut masyarakat bisa membedakan mana berita yang hoax dan berita yang benar.

“Hoax tidak bisa dibiarkan karena agama manapun melarang membuat dan menulis berita bohong,” ujar politisi Partai PKS ini.

Dikatakannya, dengan membanjirnya berita hoax tersebut pada mulanya masyarakat percaya media mainstream atau media yang jelas dan bertanggung jawab, tapi dengan banyak media online akhir-akhir ini ternyata masyarakat juga percaya berita-berita hoax yang beredar melalui media sosial.

Pada kesempatan yang sama Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara menegaskan, penutupan media online yang dilakukan oleh Kominfo, bukan sekadar penutupan, melainkan terkait isi, konten berita yang banyak provokasi, bohong dan hoax karena merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

“Capek kita dengan berita-berita hoax itu. Ibarat asupan, maka kita harus memberikan asupan yang sehat kepada masyarakat,” kata Rudiantara. 

Dia menjelaskan, dari 41 ribu situs yang ada, pihaknya hanya menutup akses terhadap 11 situs. Oleh sebab itu, Kominfo mendukung upaya Dewan Pers yang akan melakukan kompetensi wartawan sebagai lokomotif untuk menciptakan pers Indonesia yang sehat. “

Memang harus ada kompetensi agar tidak muncul media-media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo berpendapat bahwa media apa saja khususnya online, haruslah berbadan hukum tetap (PT) memiliki penanggungjawab dan alamat yang jelas, serta menggaji wartawannya sesuai dengan upah minimum regional (UMR).

“PT itu penting karena kalau ada yang protes terhadap isi beritanya, maka masyarakat bisa langsung meminta pertanggungjawaban. Kalau melanggar hukum, maka tinggal melaporkan ke aparat yang berwenang,” ujar Stanly, panggilan akrab Yosep Adi Prasetyo.

Saat ini lanjut Stanley, banyak media online yang menggunakan nama atau logo lembaga negara dan sebagainya. Misalnya ada yang namanya KPK, BIN, atau mirip media nasional, dan lain-lain khususnya menjelang pemilhan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Ironisnya nama KPK sering digunakan untuk memeras instansi pendidikan dengan menuduh melakukan penyimpangan dana BOS.

“Itulah antara lain yang ditakuti oleh sekolah-sekolah karena mereka belum bisa membedakan mana yang KPK ngurus korupsi dan KPK media untuk memeras sekolah,” katanya.

Selanjutnya, ada media yang mengejar rating (buser), dengan berita judul berbeda lalu disebar kemana-mana dan dibuka oleh masyarakat serta media abal-abal.

"Disinilah perlunya uji kompetensi wartawan. Tapi, silakan media abal-abal terbit, nanti alam yang akan menyeleksi, dan kalau ada nama atau logo media yang dibajak, maka tinggal laporkan ke aparat kepolisian,” ujar mantan komisioner Komnas HAM ini.

Editor :