10 January 2017 10:23 WIB
Editor : Singgih B Setiawan

IKM Siap Penuhi Kebutuhan Pacul Dalam Negeri

IKM Siap Penuhi Kebutuhan Pacul Dalam Negeri

JAKARTA (SK) - Industri Kecil dan Menengah (IKM) sektor alat perkakas pertanian nonmekanik siap memenuhi kebutuhan cangkul dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Komitmen ini merupakan salah satu materi MoU Ditjen IKM Kementerian Perindustrian dengan sejumlah BUMN di Jakarta, pekan lalu.

"Alat perkakas pertanian nonmekanik yang akan diproduksi IKM antara lain cangkul, sekop, mata garu, egrek, dan dodos, yang selama ini masih impor," kata Menperin Airlangga Hartarto usai menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku untuk Pembuatan Alat Perkakas Pertanian Non Mekanik.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Dirjen IKM Gati Wibawaningsih, Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sukandar, Direktur Utama PT. Boma Bisma Indra (Persero) Rahman Sadikin, Direktur Utama PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Agus Andiyani, dan Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) GNP Sugiarta Yasa.

Menurut Airlangga, langkah strategis ini merupakan wujud pelaksanaan dari arahan Presiden Joko Widodo yang memfokuskan pada pemerataan di tahun 2017, yang salah satunya adalah memberikan prioritas kepada IKM.

Melalui MoU ini, perusahaan-perusahaan BUMN berfungsi menyediakan bahan baku serta menjualnya, sehingga menjadi supply chain yang lengkap.

Ditambahkan, alat perkakas pertanian nonmekanik tersebut akan diproduksi oleh 12.609 unit usaha IKM di Indonesia. Sentra yang cukup besar terdapat di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Untuk kapasitas produksi cangkul dalam negeri mampu mencapai 14 juta unit per tahun.

Airlangga menambahkan, nantinya PT. Krakatau Steel akan memroduksi bahan baku medium carbon steel berbentuk lembaran sesuai kebutuhan industri yang kemudian akan dilakukan proses lanjutan oleh PT. Boma Bisma Indra sehingga menjadi barang setengah jadi, maksimal sampai dengan 75 persen.

"Barang setengah jadi tersebut akan didistribusikan ke PT. Sarinah dan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia. Untuk produsen cangkul yang berskala besar maupun kecil dan menengah, mereka akan mengolah barang setengah jadi tersebut menjadi alat perkakas pertanian," paparnya.

Dengan skema ini diharapkan produksi cangkul dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan cangkul di pasar domestik sebesar 10 juta unit per tahun.

Dirjen IKM Gati Wibawaningsih mengatakan telah membina IKM alat perkakas pertanian melalui fasilitasi penguatan SDM seperti bimbingan teknis, pendampingan dan sertifikasi. Juga memberikan bantuan mesin dan peralatan, peningkatan kualitas produk dan pengembangan pasar, penguatan sentra, peningkatan kemampuan UPT, serta penumbuhan wirausaha baru.

Guna peningkatan kualitas produk, Gati mendorong diberlakukannya Standar Nasional Indonesia (SNI). "Tahun 2017 ini akan dilakukan amandemen SNI cangkul dan penyusunan SNI egrek," tegasnya.

Dirut PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sukandar mengatakan, dengan total kapasitas perusahaan saat ini, pihaknya cukup mudah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi IKM  itu.  "Kami hanya butuh waktu tujuh menit saja untuk penuhi bahan baku sebanyak 20 ribu cangkul," ujarnya.

Dirut  PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Agus Andiyani menyampaikan, dengan adanya komitmen MoU ini, pihaknya tidak akan menggunakan lagi izin impor alat perkakas pertanian untuk mendukung langkah pemerintah meningkatkan produksi alat perkakas pertanian dalam negeri dengan harga yang kompetitif sekaligus menghidupkan iklim usaha bagi IKM. "PPI siap memasok ke seluruh pelosok Tanah Air dengan 34 cabang yang kami miliki," tuturnya.

Dirut PT. Boma Bisma Indra (Persero) Rahman Sadikin mengaku akan mampu mengisi kekosongan produksi alat perkakas pertanian nonmekanik yang saat ini sudah bisa dikerjakan oleh IKM. "Kami memiliki kapasitas produksi sebanyak 250 ribu unit cangkul per bulan, yang kami garap di pabrik Pasuruan dengan luas 7 hektare," katanya.

Hal senada juga disampaikan Dirut PT. Sarinah (Persero) GNP Sugiarta Yasa, yang siap berupaya membantu pemerintah.