logo

KKP Fokuskan Pengawasan di Pulau-pulau Kecil dan Terluar

KKP Fokuskan Pengawasan di Pulau-pulau Kecil dan Terluar

JAKARTA (SK) - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memfokuskan pengawasan terhadap pulau-pulau kecil dan pulau terluar. Ini dilakukan untuk menjaga serta meningkatkan sumber kekayaan negara.

JAKARTA (SK) - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memfokuskan pengawasan terhadap pulau-pulau kecil dan pulau terluar. Ini dilakukan untuk menjaga serta meningkatkan sumber kekayaan negara.

Demikian dikatakan Plt Direktur Jenderal PSDKP, KKP Sjarief Widjaja dalam keterangan tertulisnya yang diterima suarakarya.id di Jakarta, Minggu (8/1). Dalam pengawasan pulau-pulau kecil ini nantinya termasuk mengatur wewenang dan manfaat hak kepemilikan pulau.

Menurutnya, sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti nantinya pemanfaatan pulau-pulau kecil akan diatur lagi, apakah boleh dipakai masyarakat atau badan usaha.

Saat ini lanjut Sjarief, beberapa pulau ada yang sudah menjadi milik pribadi. Nantinya ini akan di invetarisir kembali oleh pemerintah. "Saat ini, ada pemilik pulau warga negara asing yang meningalkan pulaunya begitu saja ke luar negeri. Nanti pemerintah akan menginventarisasi ulang," ujarnya.

Sjarief mengatakan, saat ini tersebar 13.500 pulau kecil di Indonesia. Tahun ini ditargetkan, pemerintah bisa selesai menginventaris 100 pulau. "Tahun ini semoga bisa selesai 100 pulau diidentifikasi, melalui identifikasi seperti penamaan, titik lokasi dan status apakah termasuk tanah adat atau bukan. Pokoknya sesuai prosedur dan undang-undang yang sudah diatur," tuturnya.

Sementara UU yang telah diatur sebelumnya UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Selain inventarisir, KKP juga akan melakukan pengawasan pemanfaatan pulau kecil di Nusa Tenggara Barat (NTB), Bangka, Bitung dan Kepulauan Karimun Jawa.

Untuk kawasan konservasi, akan dilakukan pemasangan fasilitas wisata di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara, serta pengawasan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).

Pada 2016, Ditjen PSDKP telah merealisasikan 96,88% dari pagu anggaran sebesar Rp1,147 triliun. Sementara 2017, Ditjen PSDKP-KKP juga memiliki beberapa program prioritas lainnya, seperti Asuransi Awak Kapal Pengawas sebanyak 526 orang, bantuan kepada 982 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas), dan operasi pengawasan lainnya.   

Editor :